Sistem Pendataan Pemkab Barsel Dinilai Lemah

Print Friendly and PDF
BUNTOK - Data penerima bantuan sosial (Bansos) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) disarankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel untuk segera diperbaiki.
Ketua DPRD Barsel, Ir HM Farid Yusran, Senin (8/6/2020) menilai sistem pendataan oleh Pemkab Barsel lemah. Karenanya data yang sangat vital ini perlu segera diperbaiki.
Fakta ini diungkapkan Farid usai memimpin pelaksanaan rapat pembahasan pergeseran anggaran di tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Eddy Purwanto di Kantor DPRD.
"Hal ini rawan menimbulkan praduga yang kurang baik dari masyarakat terhadap SOPD. Sebab, dengan sistem pendataan yang lemah, memunculkan banyak kasus seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos) salah sasaran, terjadi tumpang tindih data dan beberapa masalah lainnya," terang Farid.
Lemahnya data ini, lanjutnya, akhirnya memunculkan pikiran-pikiran negatif dari masyarakat, bahwa ini tidak tepat sasaran, ini tumpang tindih dan segala macam.
Menurutnya, permasalahan tersebut bisa teratasi dengan cara membuka data secara transparan kepada publik, tentang siapa saja yang masuk dalam daftar penerima Bansos dan apa jenis Bansos yang akan diterima.
“Padahal kalau dia sangat transparan terhadap data itu, tidak ada persoalan," jelas Ketua DPC PDIP Barsel ini.
DPRD Barsel mendorong agar pihak eksekutif melaksanakan pengelolaan data secara transparan, yakni dengan menempel semua data penerima Bansos secara terbuka di setiap papan pengumuman di desa-desa.
Dengan cara tersebut, diyakini mampu mengurangi adanya risiko kesalahan penyaluran bantuan, seperti tidak tepat sasaran, tumpang tindih dan sebagainya.
Dengan begitu, sambungnya, semua masyarakat bisa tahu, termasuk daftar nama orang yang sudah mati, atau yang sudah terima bansos ini. Setelah itu baru ditindaklanjuti, yang mana tidak benar, diusulkan untuk diganti atau dihapus.
Cara ini sudah lama dilaksanakan oleh beberapa kabupaten di pulau Jawa, seperti Banyuwangi, Jember dan Tulung Agung.
"Bahkan data yang mereka kelola jutaan, kita di sini kan hanya puluhan ribu saja, masa tidak bisa," tegas mantan Bupati Barsel ini.[deni]

loading...
TAG