Komisi II DPRD Barsel Gelar RDP dengan DPUPR

Print Friendly and PDF
BUNTOK - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (DPUPR). 
RDP ini terkait 7 progres pekerjaan proyek multi years, Senin (11/05/2020).
Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya mengatakan, sudah menjadi tugas dan wewenang wakil rakyat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawasan proyek.
"Terkait sejauh mana sudah progres pekerjaan tersebut. Sebab pekerjaan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat lantaran pekerjaannya dinilai asal-asalan dikerjakan," tandasnya usai RDP di gedung dewan.
Apalagi, lanjutnya, saat ini di beberapa wilayah Barsel telah terjadi bencana banjir, tentunya berpengaruh juga pada kualitas  maupun kuantitas pekerjaan proyek multi years itu.
Sebab ke tujuh proyek multi years tersebut ada sebagian terdampak terendam banjir, saat bencana banjir terjadi dalam satu pekan terakhir ini.
"Karena itu kita memanggil pihak DPUPR Barsel guna menyampaikan progres pekerjaan multi years tersebut," bebernya.
Progres pekerjaan 7 proyek multi years tersebut, yakni ada di Desa Baru, Desa Teluk Telaga, Jalan Mayor Pithel, Jalan Pendang, Reong, Jalan Godfried Tumang dan Kelurahan Bangkuang, dan Jembatan IHI Jembatan Pendang.
Berdasarkan keterangan Plt Kadis DPUPR Barsel, sambung Ensilawatika, Desa Baru progresnya 60,67 persen yang dibayarkan 40 persen, Jalan ke arah Desa Teluk Telaga dengan progres 40 persen, Jalan Mayor Pithel 75,11 persen dibayarkan 70 persen, Jalan Pendang - Reong 96 persen, dan pembayaran 80 persen. 
"Jalan Godfried Tumang dan Kelurahan Bingkuang progres 60 persen, dan 50 persen pembayaran. Jembatan IHI Jalan Pendang, progres 70 persen, dibayarkan 50 persen," ujarnya.
Akan tetapi, berdasarkan keterangan data progres yang disampaikan DPUPR Barsel ini akan dimonitoring terkait kebenaran data yang disampaikan itu.
"Dengan menyesuaikan jadwal dari dinas PUPR untuk jadwal turun ke lapangannya, terkait monitoring 7 proyek multi years," tutup politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.[deni]
loading...
TAG