Evaluasi, Gugus Tugas Sepakat Buat Posko Induk

Print Friendly and PDF
MUARA TEWEH - Menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten  yang sudah berjalan optimal dan selalu update perkembangan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD, Kapolres Barito Utara dan Dandim 103 Muara Teweh, Jumat (3/4/2020).
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto  Panala Putra mengapresiasi semua anggota Tim Gugus Tugas yang telah berkerja sebagai garda terdepan untuk antisipasi, pencegahan dan penanganan  covid- 19. 
Nadalsyah juga berterima kasih atas kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan imbauan pemerintah. 
"Penanganan Covid-19 ini adalah tugas kita bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat," ungkap Nadalsyah.
Nadalsyah juga menyampaikan, Posko Gugus Tugas di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang merupakan posko yang sangat efektif, karena di wilayah  ini merupakan pintu masuk dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,bselain juga Posko di Pelabuhan, Bandara, Benangin, dan Lemo.
Senada, Ketua DPRD Barito Utara, Ir H Mery Rukaini juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Barito Utara yang membebaskan pembayaran iuran PDAM kepada masyarakat yang kurang mampu.
Menjawab permintaan Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hendro Kusuma SIK agar dibentuk Posko Gugas Tugas Bersama atau Posko Induk di kabupaten, Bupati menerima saran dan masukan tersebut.
Usul ini segera ditindaklanjuti dengan membuat Posko Bersama di samping Kantor Bupati atau di halaman Tiara Batara Muara Teweh, di mana anggota Posko nantinya merupakan Gabungan Anggota TNI/Polri serta Perangkat Daerah.
Selanjutnya, terkait masukan Dandim 1013 Muara Teweh Letkol  Inf Yusan  Riawan agar Pemkab Barito Utara menjaga ketersediaan stok pangan dan ketersediaan peralatan kesehatan/obat-obatan baik di Pustu, Pukesmas, maupun Rumah Sakit Muara Teweh, Bupati langsung memerintahkan kepada leading sektor terkait.
Leading sektor itu, yakni Disperindagsar, Dinas Ketahananpangan  Dinas Pertanian, Dinas Koprasi, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi serta seluruh  perangkat daerah agar bisa melakukan pemantauan dan pengendalian dilapangan.[ruhui/adv]
loading...
TAG