Pemkab Barut Bertekad Raih 6 Kali WTP

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan Bupati Barito Utara, H Nadalsyah di Auditorium Kantor BPK, Palangka Raya, Senin (9/3/2020).
Ini sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah nomor 52/S/XIX PAL/03/2020 perihal undangan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (unaudited).
Nadalsyah mengatakan, penyerahan laporan keuangan ini menandai dimulainya audit internal keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019, setelah sebelumnya melakukan unaudit. 
Menurutnya, kegiatan ini merupakan suatu kewajiban yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui seberapa besar penyerapan, pengunaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan belanja daerah sebagai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun bukti riil pelaksanaan kegiatan.
Nadalsyah menegaskan, Pemkab Barut bertekad untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Barut untuk yang keenam kalinya.
Nadalsyah berharap seluruh Perangkat Daerah lingkup dapat mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan.
Ia juga berharap dukungan seluruh elemen di Barito Utara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta elemen masyarakat untuk dapat optimal bahu membahu guna mewujudkan sebuah hasil yang diharapkan. 
"Kita semua berharap untuk dapat mempertahankan dan meraih kembali opini WTP yang keenam kalinya," tutur Nadalsyah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana, SE MM,Ak CA CFA menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD unaudit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2020.
"Kalau sudah lima kali, itu artinya masalahnya semakin berkurang. Itu yang memungkinkan bisa mendapat WTP keenam," katanya.
Meski demikian, Ade tetap tidak memungkiri adanya godaan terhadap para pejabat daerah atau kepala dinas, yang bisa saja menggagalkan upaya mendapatkan WTP keenam.
"Saya harapkan hasil LKPD Tahun Anggaran 2019 kembali meraih Opini WTP tapi tergantung dari komitmen Pemdanya," tutup Ade.[ruhui/adv]
loading...
TAG