Pelabuhan Peluncuran Ini Diduga Tidak Berizin

Print Friendly and PDF
BUNTOK - Beberapa jenis truk dump tampak keluar masuk di area mirip pelabuhan Ttradisional alias pelabuhan peluncuran di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan (Dusel), Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Truk terlihat mengangkut kayu dan material bangunan, minyak dan beberapa bahan lainnya. Aktivitas ini disebutkan berlangsung lama dari tahun 2017 hingga sekarang.
Kegiatan di area itu ditengarai merupakan bongkar muat barang tidak mengantongi izin. Bahkan seperti luput dari pemeriksaan aparat. Sejumlah dermaga tradisional itu juga bebas melakukan bongkar muat dan labuh tambat.
Aktivitas bisnis ini diduga melibatkan perusahaan atau pemilik Pelabuhan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Ini diduga untuk menghindari pajak dan retribusi pemasukan daerah.
Saat dikonfirmasi, aktivitas ini dibenarkan Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Barsel I Wayan Sudarta SH, Jumat (13/3/2020).
Ia mengungkapkan, 2016 lalu dekat  jembatan Kalahien ada pelabuhan peluncur dibuat masyarakat, tepatnya oleh Haji Jana sebagai pemilik pelabuhan peluncur.
Menurut informasi, lanjutnya, pengangkutan aspal di masa itu untuk perkerjaan jalan. Informasi ini didapatkan dari masyarakat Kalahien.
Sebagian pemilik tanah awal disebutkan sudah menjual lahannya kepada Haji Jana yang diketahu merupakan warga Kabupaten Kapuas. Hingga akhirnya pelabuhan peluncuran pun dibuat.
"Kegiatan penurunan aspal di waktu itu untuk pembuatan jalan. Tapi sampai saat ini tidak dikelola lagi. Mungkin orang-orang yang tidak jelas sekarang menggunakan pelabuhan peluncur itu," paparnya.
Seperti yang diinformasikan masyarakat, pelabuhan itu digunakan untuk mengangkut kayu serta material batu jenis kerikil dan minyak.
"Entah siapa yang punya kita tidak tau," jelas I Wayan.
Ia menerangkan, setelah ditanyakan kepada senior yang sebelumnya menjabat posisi di pelayaran, disebutkan tidak pernah sampai sekarang mengurus izin tersebut.
"Sampai saat ini tidak pernah  melakukan penertiban aktivitas kegitan tersebut, karena tidak ada kapasitis kita untuk menghentikannya," bebernya.
Terkait dugaan ilegal, Ia menyebut itu merupa wewenang penegak hukum. Dinas Perhubungan cuma punya kapasitas di pelabuhan resmi.
"Di pelabuhan khusus (Persus) kita tidak ada kewenangan juga," imbuhnya.
Dari informasi masyarakat, pelabuhan pribadi itu masih belum dipantau karena luasnya wilayah tersebut. Untuk izin wilayah hilir di Barsel sendiri tercatat ada delapan ijin tambat labuh.
"Untuk izin bongkar muat adalah kewenangan provinsi, kalau di kabupaten wewenang kita terbatas untuk daerah. Artinya untuk pengawasan dan pemantau saja," tegasnya.[deni]
loading...
TAG