Kemiskinan Masih Menjadi Masalah Besar Pemkab Barut

Print Friendly and PDF
MUARA TEWEH - Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi Kabupaten Barito Utara (Barut).
Untuk memecah permasalahan tersebut Pemerintah setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan 2019 yang di hadiri Wakil Bupati Barut, Sugianto Panala Putra, unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Barut ini digelar di Aula Bapedda Litbang, baru-baru ini.
Kepala Bappeda Litbang, Drs Muhlis melaporkan permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi Kabupaten Barut ada tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol saat ini, diantaranya, jumlah angka penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggal.
"Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat terlaksana koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan antar perangkat daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Barut, H  Nadalsyah dalam amanatnya yang disampaikan Wakil Bupati mengatakan bahwa dalam peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan/program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Dilanjutkannya, berdasarkan SK Bupati Barut Nomor 188.45/413/2019 tanggal 20 september 2019 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Barut Tahun 2019, telah dibentuk tiga kelompok kerja, yakni kelompok kerja pendataan dan informasi, kelompok kerja pengembangan kemitraan, kelompok kerja pengaduan masyarakat.
Kemiskinan di antaranya tidak lepas dari permasalahan terbatasnya infrastruktur jalan dan energi listrik sehingga sangat berdampak terhadap akses pertumbuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.[ruhui]
loading...
TAG