Usulan Masyarakat Merata, Ini Pesan Dewan untuk Eksekutif

Print Friendly and PDF
BUNTOK - Usulan masyarakat kepada anggota DPRD Barito Selatan dinilai sudah mencakup semua bidang pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Pada Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III DPRD Barsel, Senin (4/11/2019) mengagendakan penyampaian hasil reses anggota DPRD di tiga Dapil pada tahun 2019. Paripurna dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Barsel.
Dari laporan yang dibacakan Muhammad Rizki Astrya Perdana Saleh, perwakilan Dapil I Kecamatan Dusun Selatan, Putri Siti Rohmawati perwakilan Dapil II Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai (GBA) serta Jarliansyah perwakilan Dapil III Kecamatan Karau Kuala, Dusun Hilir dan Jenamas terungkap, dari sekitar 300 lebih usulan, ada sekitar 40 persen usulan di bidang infrastruktur, 30 persen di bidang pendidikan dan 30 persen di bidang sosial lainnya.
Usai Paripurna, Ketua DPRD Barsel, Ir HM Farid Yusran MM kepada awak media mengatakan, dari beberapa usulan tersebut nanti akan dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni sangat priotitas, prioritas dan bukan prioritas.
Hal ini sangat penting untuk ditelaah secara teliti, terutama oleh pihak eksekutif agar pembangunan bisa tepat sasaran dan daerah tidak memberikan sesuatu yang mubazir kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang berpenduduk banyak.
"Hasil reses tadi banyak, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial, jadi itu yang bisa kami simpulkan. Ada beberapa kategori, yang utama itu sangat prioritas," jelasnya.
Ia kemudian menyarankan, ada beberapa usulan yang harusnya menjadi pertimbangan oleh Pemkab dalam mengelola anggaran daerah. Ini untuk mencapai pembangunan yang tepat sasaran.
Misalkan, lanjutnya, ada beberapa kasus yang menyebabkan petugas kesehatan tidak mau tinggal dan menetap di suatu desa, harusnya dicari tahu apa masalahnya.

"Ada suatu desa yang petugas kesehatannya tidak mau menetap di situ, bisa jadi karena fasilitasnya tidak ada. Misal, Puskesdes atau Pustunya rusak berat, atau bisa juga karena tidak ada air bersih, listrik atau lainnya yang membuat dia tidak bisa menetap di situ," terangnya.
Seperti, tambahnya, ada desa yang petugas kesehatannya harus melayani ke rumah-rumah penduduk. "Harusnya disediakan posnya. Ini kan bukan kita (DPRD, red) saja yang melihat, tapi eksekutif harusnya melihat itu," pungkasnya.
Ia juga mencotohkan, ada beberapa kasus di Barsel, di mana desa-desa dengan penduduk banyak, juga mengalami keterbatasan jumlah kesehatan. Sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan, karena rasio antara petugas kesehatan tidak mampu memenuhi permintaan jumlah penduduk yang banyak.
"Desa Tanjung Jawa itu kan penduduknya banyak, hanya kalah sedikit dari Desa Baru. Masa petugas kesehatannya hanya bidan satu dan perawat satu?," tuturnya heran.
Menurutnya, dibandingkan dengan Teluk Mampun. Di daerah itu penduduknya hanya empat ratusan. "Di situ (Tanjung Jawa, red) penduduknya ribuan. Artinya kan harus ditambah tuh fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, seperti itu," pungkasnya.[deni]
loading...
TAG