Tak Dilibatkan, BPD Tumbang Nusa Khawatir ada Temuan

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Penyaluran sekaligus penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sejatinya harus tepat sasaran. Karenanya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga penting dilibatkan untuk mengontrol dan transparansi.
Pasalnya, tak mustahil penggunaan DD bisa menyimpang jika tanpa kontrol pihak terkait. Setidaknya indikasi ini tercium di Desa Tumbang Nusa, di mama dalam dua tahun terakhir, yakni 2018 hingga 2019, BPD disebut tidak pernah dilibatkan.
"Tidak pernah dilibatkan kami, baik itu terkait permasalahan anggaran hingga pelaksanaannya," terang Ketua BPD Tumbang Nusa, Abugor, Minggu (3/11/2019).
Abugor khawatir pekerjaan tanpa melibatkan BPD, bakal berimbas hukum pada pengurus BPD lantaran ditemukan terjadi penyimpangan dana. Karena itu, BPD meminta jika masih ada dana pemeliharaan segera diperbaiki jalan-jalan yang masih rusak.
"Kalau masih ada perbaikilah itu jalan, jangan sampai mengadakan barang-barang asal-asalan, kasihan masyarakat desa," tandasnya.
Abugor mengatakan tidak mau adanya temuan di kemudian hari akibat pekerjaannya tidak benar. Karena ketika pergantian Kepala Desa (Kades) nanti, Ia hanya berharap bisa melanjutkan pekerjaan yang benar-benar selesai pada masa sebelumnya.
"Karena ini menjadi filter Kades yang baru, maka dari itu selesaikan pekerjaan memang sesuai tahapannya," pintanya.
Abugor berharap semua aset-aset yang dimiliki desa disampaikan secara transparan kepada Kades yang baru nanti. "Semua laporan juga harus jelas, kasihan kades yang baru jika ke depannya tidak ada kejelasan," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Tumbang Nusa, Udeng mengaku jika selama ini pihaknya transparan. Apalagi setiap pencairan anggaran. Bahkan rencana pun sudah dipaparkan di spanduk ataupun papan pengumuman.
"Jadi jika ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak transparan, itu tidak benar," terangnya.
Bahkan, lanjutnya, masyarakat diminta proaktif dalam memberikan usulan-usulan. Karena pemerintah desa ini sifatnya hanya melaksanakan pekerjaan saja.
"Masyarakat juga harus proaktif. Terkait Posyandu memang belum dilakukan pembangunan, dikarenakan masih terkendala tanahnya," ucapnya.
Saat ini, pihak desa menelusuri surat tanah hibah yang diperuntukkan buat pembangunan Posyandu. Hanya saja belum dapat. Alasan pemilik tanah meminta adanya tali asih yang mencapai Rp5 juta.
"Kades tidak mau menganggarkan untuk tali asih. Bahkan untuk pembangunan pun harus ada persetujuan dari semua pihak termasuk pemilik tanah," pungkasnya.[deni]
loading...
TAG