Sugianto: Humas Harus Bisa Membangun Hubungan Baik dengan Media

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Hubungan Masyarakat (Humas) di semua lembaga atau organisasi saat ini memegang peranan penting dan strategis. Peran itu bukan hanya untuk memoles citra, melainkan juga meningkatkan kinerja dan tugas-tugas kehumasannya sebagai garda terdepan dan etalase lembaga.
Hal tersebut diucapakn Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran dalam amanatnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Bimtek Keprotokolan dilingkungan Pemprov yang digelar di Aula BPSDM setempat, Senin (25/11/2019).
"Jika dijabarkan, tugas dan tanggung jawab Humas diantaranya bagaimana menyelenggarakan pemberitaan, informasi, komunikasi, protokol dan dokumentasi, dan hal ini tentu bukan sesuatu hal sepele," ucapnya.
Dirinya menyebut dibutuhkan SDM Humas yang mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan yang berlaku, namun juga fleksibel, khususnya dalam membangun media relation atau hubungan baik dengan media sebagai mitra pemerintah dalam mempublikasikan informasi pembangunan secara wajar, objektif dan berimbang.
"Dalam kenyataannya, belum semua Humas memiliki kualifikasi yang diinginkan, terlebih karena kita semua masih berproses dengan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis," ungkapnya.
Tidak jarang pula, lanjutnya, hubungan baik yang sudah terjalin antara pegawai kehumasan dengan media tidak selamanya melahirkan output pemberitaan positif sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
"Namun, hal ini bukan berarti bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang baik-baik saja dari rekan-rekan media, karena bagaimanapun juga berita positif dan negatif harus disampaikan asalkan tetap mengedepankan etika, objektivitas, keakuratan dan keberimbangan," bebernya.
Karena, tambahnya, harus pula disadari bahwa yang bersifat kritik dan saran tersebut bisa menjadi pemacu untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi. 
"Sebaliknya, pemberitaan positif secara membabi buta dengan menutup-nutupi kekurangan dan mengabaikan etika jurnalistik bisa jadi bumerang bagi pemerintahan itu sendiri yang berdampak pada citra negatif pemerintahan," imbuhnya.
Demikian juga dalam menghadapi berbagai kegiatan-kegiatan kenegaraan dilingkup pemerintah paerah, protokol juga memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan berbagai kegiatan terkait keprotokolan yang akan diselenggarakan.
"Untuk itu tata keprotokolan yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi harus dipersiapkan secara optimal khususnya dalam hal tata tempat pejabat yang diundang, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat," jelasnya.
Baik buruknya citra pemerintah salah satunya dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat dan atau tamu negar atau pemerintah, karena aktifitas protokoler yang diterapkan dengan baik dan benar akan memberikan dan menyiapkan sebuah penghormatan yang tepat pada semua pihak.
Lebih lanjut, hal penting lainnya yang perlu ditegaskan bahwa fungsi keprotokolan itu adalah untuk menjaga martabat dan harga diri lembaga negara atau pemerintah baik di lingkup kabupaten dan kota, provinsi maupun pusat. 
Contoh, yang sering dijumpai dan dilaksanakan adalah terkait pengaturan tempat duduk kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah, pejabat lainnya serta tokoh masyarakat dalam acara resmi.
"Petugas protokol selain harus cekatan dalam berkoordinasi dengan pihak internal juga harus cakap dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar. Dan tak kalah penting, petugas protokol juga harus mencerminkan keteraturan, efektifitas dan memiliki estetika tersendiri pada setiap kesempatan," tegasnya.[kenedy/adv]
loading...
TAG