Penasihat Hukum Enam Tersangka Ajukan Praperadilan

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Penyidikan terhadap enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana akomodasi dan konsumsi Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng pada tahun 2014 yang dilakukan penyidik, dinilai melanggar norma.
Keberatan dengan proses penyidikan itu, enam tersangka pun mengajukan praperadilan.
Penasihat Hukum (PH) tersangka, Antonius Kristiano berencana mengajukan praperadilan terkait dugaan kasus korupsi dana konsumsi dan akomodasi Disdik Kalteng 2014. 
"Praperadilan tersebut akan diajukan kliennya, yakni 6 orang tersangka berinisial B, E, S, H dan L," terang Antonius kepada awak media, Selasa (26/11/2019).
Antonius menjelaskan, pengajuan pra peradilan tersebut perlu dilakukan. Ini karena pihaknya menilai ada norma yang dilanggar para penyidik.
"Kami merasa ada norma yang dilanggar penyidik. Seharusnya saat penetapan tersangka itu didampingi kuasa hukum. Kami baru ikut mendampingi saat dilakukan pemeriksaan," jelasnya.
Sesuai MoU, penyidik harus berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Karena kalau pengaduan masyarakat harus ada koordinasi dengan APIP hingga APIP menyatakan ada kerugian negara, baru penyidikan bisa dimulai.
"Jika kasus korupsi yang diungkap penyidik merupakan informasi dari masyarakat. Menurutnya hal tersebut haruslah dikoordinasikan dengan APIP, karena merupakan delik aduan," tegasnya.[deni]


loading...
TAG