Legislator Ini Pertanyakan PAD Hasil dari PPJ...!

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (DPRD Pulpis), H Ahmad Jayadikarta, mempertanyakan MoU antara Pemkab Pulang Pisau bersama PT PLN Persero Pulpis terkait pendapatan daerah dari pungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
"Saya dengar Pemkab Pulpis sejak 2012 telah melakukan kerja sama dengan PT PLN terkait pungutan PPJ dan targetnya itu mencapai 3 miliar per tahun. Jadi, apa selama ini memenuhi sudah memenuhi target atau belum?" ujar Jayadikarta yang juga sebagai Ketua Komisi III bidang Pembangunan DPRD Pulang Pisau.
Ia menjelaskan PT PLN adalah BUMN yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kontribusi itu terealisasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rutin dibayarkan PLN pada pemerintah daerah.
"PPJ tersebut merupakan pajak wajib yang dikenakan pada tiap-tiap pelanggan listrik PLN. PPJ merupakan pajak yang dikenakan setiap kali melakukan pembayaran rekening listrik atau pembelian isi ulang listrik," ucapnya.
Selain itu, tambahnya, berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, setiap transaksi pembelian atau pembayaran listrik dikenakan PPJ yang besarannya ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Belum lama tadi, unsur pimpinan DPRD Pulpis melakukan kunker ke Pemerintah Kota Banjarbaru. Keterangan yang kami dapati dari PPJ tersebut mereka mendapat 24 miliar untuk pendapatan hasil daerah atau PAD. Nah, untuk Pulpis sendiri kita masih belum tahu berapa, itu yang ingin kami ketahui," tutup Politikus Nasdem dua periode menduduki kursi parlemen DPRD Pulang Pisau ini.[manan]
loading...
TAG