KUA PPAS APBD Tahun 2020, Pemprov Kalteng dan DPRD Sepakat

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng menandatangani dua nota kesepakatan.
Penandatangan ini digelar pada Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (20/11/2019).
Dua nota kesepakatan yang ditandatangani tersebut antara lain tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalteng Tahun Anggaran 2020.
"Kita telah menyaksikan penandatanganan dua buah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020," kata Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran dalam amanatnya yang dibacakan Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri.
Kedua dokumen tersebut, lanjutnya, merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah hasil pembahasan bersama dan sekaligus sebagai wujud nyata dari kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017," jelasnya.
Dibeberkannya, tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2016-2021.
"Tema pembangunan tahun 2020 sesuai RPJMD adalah Pemantapan Struktur Ekonomi melalui Optimallsasl Investasl dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, secara umum, target atau sasaran indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalteng tahun 2020 pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%, laju inflasi 2,8-3,2%, angka kemiskinan sebesar 4,75%, tingkat pengangguran terbuka 3,7%, gini rasio 0,327%, indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,52.
Kemudian, dari sisi keuangan daerah, asumsi dasar kebijakan umum tahun 2020 diantaranya, pendapatan daerah, pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 ini mengalami kenaikan dibandingkan target pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2019, yakni darl 4,926 triliun rupiah lebih menjadi 5,121 triliun rupiah Iebih, atau mengalami penurunan sebesar 3,95 persen.
Pada aspek pembiayaan daerah, pembiayaan netto pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar 267,51 milyar rupiah Iebih. Dari sisi belanja daerah pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar 5,38 triliun rupiah Iebih.
Berkenaan dengan perubahan asumsi dasar KUA tersebut, maka struktur anggaran dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 disusun dengan target dan plafon yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, yakni pendapatan 5,121 trilliun rupiah lebih, belanja, sebesar 5,38 trilliun rupiah Iebih yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 2,93 triliun rupiah lebih dan Belanja Langsung (BL) sebesar 2,45 triliun rupiah Iebih.
Selanjutnya, Defisit sebesar 267,51 milyar rupiah lebih dan pembiayaan netto sebesar 267,51 milyar rupiah Iebih.
Beberapa kebijakan, prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan dilaksanakan pada APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020. Bersama ini juga pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat atas kesepakatan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam pembangunan infrastruktur yang didanai secara Tahun Jamak (Many Years).
"Kami dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besamya atas dukungan, perhatian dan kerjasama Anggota Dewan yang terhormat, serta permohonan maaf atas segala kekurangan selama pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020," tutupnya.[kenedy/adv]
loading...
TAG