Komisi IV DPRD Kapuas Ingin Anggaran Pembiayaan Tenaga Kontrak Tidak Diturunkan

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalteng mengusulkan pagu anggaran tahun 2020 untuk pembiayaan pembayaran gaji tenaga kontrak tetap dipertahankan sebagaimana skema tahun 2019 yakni sebesar Rp60 miliar lebih.
Dalam rapat rasionalisasi dan sinkronisasi pembahasan KUA PPAS tahun 2020 dengan Tim Anggran Pemerintah Daerah (TPAD)  terungkap yang diusulkan eksekutif jauh menurun yakni hanya Rp33 miliar saja.
Anggaran itu diperuntukan bagi tenaga kontrak, selain untuk tenaga kesehatan, sebagian besarnya didominasi tenaga pendidikan yakni guru.
"Dalam pembahasan Kami minta kembalikan pagu anggarannya itu seperti pada tahun 2019, yaitu kisaran Rp60 miliar itu," kata H Ahmad Baihaqi, Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Sabtu (9/11/2019).
Menurut wakil rakyat dari PKB ini, alasan pihaknya mempertahankan nilai anggaran tersebut guna keberlangsungan khususnya bagi tenaga guru kontrak yang saat ini jumlahnya mencapai 3.449 orang.
Dari rapat rasionalisasi dan sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pihaknya mengetahui terjadi pengurangan anggaran terhadap pagu anggaran untuk tenaga kontrak pada RSUD Kapuas dan pada Dinas Pendidikan setempat.
Untuk pembiayaan tenaga kontrak pada tahun 2019 sebelumnya pemerintah daerah menganggarakan sebesar Rp65 miliar, namun tahun 2020 Pemda menganggarkan hanya Rp33 miliar saja, dengan pengurangan tersebut sehingga memunculkan kekhawatiran akan adanya pemutusan kontrak kerja bagi tenaga kontrak guru dan tenaga kesehatan.
"Untuk tenaga pendidik sebagaimana diketahui tentu sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Kendati harus dievaluasi tenaga kontrak itu, menurut Baihaqi, tentu tidak dengan jumlah yang sangat drastis penurunannya.
"Makanya kita sepakat skema pembiayaan itu, dikembalikan pagu anggaran sebagaimana tahun 2019, dengan kata lain tidak terjadi penurunan," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG