Dewan Kapuas Siap Jelaskan Terkait Penolakan Pinjaman Daerah

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Sejumlah kepala desa (Kades) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (4/11/2019). Mereka mempertanyakan alasan keputusan DPRD yang tidak menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp610 miliar yang diusulkan Pemkab Kapuas.
Atas pertanyaan ini, Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah angkat bicara untuk menanggapi hal tersebut. DPRD, menurutnya selalu terbuka untuk menjelaskan terkait keputusan yang sudah diambil.
"Kita tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi bapak ibu para Kades dan lurah se-Kapuas yang begitu antusias dan bersemangat melakukan aksi  bertandang ke gedung DPRD, hanya untuk bertanya ikhwal proses pengambilan keputusan politis di DPRD terkait persetujuan dewan, terhadap rencana Pemkab melakukan pinjaman daerah terhadap PT. SMI sebesar Rp610 miliar," kata Ardiansah dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2019).
Sebenarnya, lanjut dia, tidak ada yang patut dipertanyakan oleh Kades sebab secara proporsional antara DPRD dan Kades itu beda porsi dan ranah,
apalagi ditinjau dari sisi kewenangan.
"Sangat disayangkan para Kades datang di saat Dewan ada pelaksanaan tugas lembaga lain diluar daerah, seyogyanya kirim surat resmi ke DPRD dan nanti dijadwalkan pada pertimbangan rapat Bamus, sehingga lebih elegan dan masuk secara prosedural," tandasnya.
Tentu saja, lanjutnya DPRD, secara kelembagaan akan menyambut para kades dengan segala kesiapan yg  pasti sesuai harapan kades.
Diterangkannya, terkait APBD tahun 2020, saat ini masih berproses dan  mohon kesabaran semua pihak dan diharapkan jangan sampai ada pihak lain yang mencoba mengganggu jadwal resmi kegiatan DPRD yang bisa mengakibatkan terganggunya pula proses  pembahasan di DPRD Kapuas.
"Terkait dengan penolakan rencana pinjaman daerah tidak boleh dicampuradukkan dengan persoalan APBD regular" tegas politisi Partai Golkar tersebut.
DPRD, lanjut mantan damang ini, siap memberikan penjelasan  secara sfesifik terhadap proses keputusan DPRD.
Terhadap rencana pertemuan pada Jumat, 8 November 2019 nanti, terangnya, sepanjang ada surat permintaan dari Bupati dan para kades se Kabupaten Kapuas.
"Dan nanti disisipkan jadwal dan waktunya menyesuaikan situasi dan ketersediaan waktu karna tanggal 8 sampai 9 Oktober 2019 itu pembahasan rasionalisasi dan sinkronisasi hasil rapat komisi-komisi tentang KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020," pungkasnya.[zulkifi]
loading...
TAG