Teken MoU, Bupati Edy: Ada Aturan Hukum yang Mengatur Langkah dan Gerak Kita

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Upaya untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes), pada Selasa sore (22/10/2019) kemarin, selain Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo, turut dihadiri Ketua DPRD, Ahmad Rifai, Kejari Pulpis Triono Rahyudi, SH.MH, Wakapolres Pulpis, Kompol Imam Riadi, Kepala ATR - BPN Pulpis, Iwan Susianto, Wakil Ketua II DPRD, Nova Silvia, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Pulpis dan seluruh camat di Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam sambutannya, Bupati Pulpis H Edy Pratowo mengatakan pada saat ini para pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah, baik itu dipusat maupun di daerah dituntut untuk bekerja cepat dan tepat dalam dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
"Artinya kita tidak hanya dituntut untuk bisa berjalan, tetapi berlari mengejar target pembangunan," ujarnya pada kesempatan itu.
Menurut Edy, saat ini penyederhanaan alur perizinan dan pemberian pelayan publik yang prima dan berbasis masyarakat menjadi salah satu rangkaian dari program reformasi birokrasi yang sedang digaungkan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur gerak dan langkah para aparatur pemerintah, sehingga sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dan dipatuhi, khususnya yang bersinggungan langsung dengan aspek keperdataan dan ketata negaraan.
"Terkadang dua hal ini yang sering berbenturan, sehingga menimbulkan masalah hukum bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan, sehingga beresiko terjadinya kesalahan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya," terang Edy.
Ditambahkannya, dengan ditandatangani ke sepakat bersama ini diharapkan tidak terjadi lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh berlarut-larutnya konflik hukum antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah.
"Dengan ini kewibawaan pemerintah daerah dapat terjaga," tukasnya.[manan]
loading...
TAG