Status Siaga Darurat Karhutla Berakhir

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Status siaga posko lapangan dan posko induk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau resmi ditutup. Penutupan berlangsung di Posko induk Karhutla BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (31/10/2019).
Dengan ditutupnya status siaga bencana tersebut, telah berakhir pula masa status siaga darurat karhutla Kabupaten Pulang Pisau.
Meski telah berakhir masa siaga darurat, diungkapkan Pabung 1011/KLK, Mayor Inf Mulyadi yang sebelumnnya sebagai IC Commender pengamanan siaga karhutla Kabupaten Pulang Pisau bahwa sampai berakhirnya masa siaga darurat karhutla ini di wilayah selatan melingkupi Kecamatan Pandih Batu, Sebangau Kuala dan Kahayan Kuala masih di dapati titik hotspot sebanyak 32 titik.
"Meski telah usai siaga darurat karhutla 2019, tapi masih kita temui sebanyak 32 titik hotspot di tiga wilayah bagian selatan itu, maka tugas kembali kami emban melalui satuan masing-masing," ujar Mulyadi saat menyampaikan press rilis kepada sejumlah awak media di Pulang Pisau, Kamis (31/10/2019).
Dijelaskan Mulyadi, kendala yang dihadapi selama karhutla, diantaranya Medan atau area hutan dan lahan yang terbakar cukup jauh dari jangkauan personel karhutla.
"Masalah pasokan air, juga menjadi kendala berarti saat proses pemadaman titik api. Contohnya untuk pemadaman wilayah pesisir sangat sulit yang dikarenakan medan sulit dijangkau,"tukasnya.
Mulyadi juga menambahkan, setelah kegiatan ini  resmi ditutup, kedepan pihaknya akan terus melakukan koordinasi kepada masing-masing posko dan akan tetap melaksanakan pemadaman dengan upaya masing-masing.
"Kami akan terus melaksanakan pemadaman dan patroli yang tergabung dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat sekitar. Intinya, sejauh ini kendala yang dihadapi kurangnya personel jika dibandingkan dengan luasan yang terbakar, dan masyarakat yang juga kurang perduli dengan kondisi kebakaran yang melanda Pulpis mulai awal Juli hingga Oktober 2019 ini," tutupnya.
Sementara itu, ditambahkan Kalaksa BPBD Pulpis, Salahudin, kedepan pihaknya menginginkan pemerintah desa (Pemdes) memiliki suatu anggaran untuk perlengkapan karhutla agar Pemdes bisa melakukan pencegahan dan pemadaman sedini mungkin. Sebab, Apabila menunggu instruksi posko induk sangatlah memakan waktu.
"Karena desa merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan dan penganan karhutla ini," ujarnya.
Ke depan, tambahnya lagi, setiap perusahaan yang berada di wilayah Pulang Pisau memiliki  tanggungjawab bersama untuk penanganan karhutla serta memiliki program kesiapsiagaan dilingkungan mereka.
"Tidak hanya petugas dari Pemkab, TNI dan Polri saja, nanti juga pihak Pemdes dan perusahaan yang ada di Pulang Pisau wajib ikut andil dalam penanganan karhutla," tutup salahudin.[manan]
loading...
TAG