Resmikan KPH, Sekda Kalteng Sampaikan Amanat Gubernur

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah (Kalteng) diresmikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fahrizal Fitri, Rabu (30/10/2019). Peresmian ditandai pengguntingan pita oleh Fahrizal. 
Fahrizal turut didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Sri Suwanto serta dikuti pejabat setempat. Peresmian bertepatan dengan Festival KPH yang diselenggarakan halaman kantor KPH.
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Fahrizal mengatakan, hutan adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya pengurusan hutan harus dilakukan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
Dalam mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyak.
"Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021 rencana strategis kehutanan perlu kita cermati dan sikapi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut," ucapnya.
Fahrizal menambahkan, diharapkan ke depan Dinas Kehutanan Kalteng beserta jajaran, termasuk KPH, dapat merancang program kegiatan mengacu pada visi misi  pemerintah kabupaten dan kota agar bisa saling sinergis dalam pengolahan hutan.
Ke depan KPH diharapkan dapat meningkat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.
"Kita patut syukuri 33 Unit KPH yang telah ditetapkan wilayah kawasan hutan produksi dan kawan hutan lindung menurut keputusan metri kehutan," jelas Fahrizal.
Ia menuturkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH pada Dinas Kehutanan Kalteng mengelola 33 unit KPH tersebut. Dengan menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2017, sejalan dalam melaksanakan amanat Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
"Pembentukan kelembagaan tersebut mempertimbangkan kemampuan dukungan anggaran yang masih sangat terbatas dari anggaran pemerintah pusat. APBD Kalteng termasuk jumlah SDM ideal dalam mengelolanya," tutupnya.[deni]
loading...
TAG