Lindungi dengan BPJS, Kajari Murung Raya Prioritaskan Kades dan Perangkat Desa

Print Friendly and PDF
PURUK CAHU - Lantaran tak mengenal waktu, tugas dan tanggungjawab Kepala Desa (Kades) bersama perangkat desa dinilai cukup besar.
Kondisi ini cukup terasa di wilayah Kabupaten Murung, di mana kabupaten ini boleh dibilang terluas se-Kalimantan Tengah. Alhasil, Kades dan perangkat desa tak jarang harus memberikan pelayanan 24 jam.
Tak hanya di kantor atau di rumah, juga harus ke lapangan yang ekstrim memakai motor, perahu maupun speed boat menyusuri sungai Barito. Tentu juga dengan risiko kecelakaan cacat fisik atau kematian di darat atau di sungai.
Sebagai bentuk kepedulian akan keselamatan para Kades, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, Robert P. Sitinjak bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Palangka Raya, Royyan Huda menggelar Forum Discussion Group (FGD).
Robert sendiri merupakan Jaksa Pengacara Negara sekaligus Ketua Tim Kepatuhan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Kabupaten Murung Raya. Sedang Royyan adalah Sekretaris Tim Kepatuhan.
Untuk FGD di ruang rapat Kajari Murung Raya, Puruk Cahu, Kamis (10/10/2019) ini, mereka turut mengundang para Kepala SOPD terkait. Di FGD ini ditetapkan sasaran target prioritas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dengan demikian, Tim Kepatuhan bersama dengan Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan para Camat se-Murung Raya mengikutsertakan seluruh Kades dan Perangkat Desa untuk dipermudah dalam pendaftaran keikutsertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Desember 2019.
Robert ingin pihak terkait dapat mematuhi dan mempedomani Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta Surat Ketua KPK RI Agus Raharjo Nomor B/5907/LIT.05/01-15/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal hasil kajian KPK terkait kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB dengan tembusan Menteri Keuangan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut PT Taspen.
Robert menambahkan, dari data yang dihimpun, Kafes dan perangkat desa se-Murung Raya sudah 8 tahun sejak 2011 hingga Oktober 2019, belum masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
'Tidak diketahui apa kendala kesulitan masalahnya," imbuhnya.
Robert menjelaskan, apabila Kades sudah terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang bersangkutan dan/atau ahli warisnya berhak atas manfaat jaminan sosial berupa Jaminan Kematian (JK).
"JK itu santunan yang diberikan kepada ahli waris atas risiko meninggal dunia biasa yang dialami kepala desa dengan total manfaat Rp24 juta dan beasiswa bagi satu orang anak sebesar Rp12 juta," terangnya.
Kemudian, lanjutnya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu pertanggungan biaya pengobatan akibat peristiwa kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diderita oleh peserta.
Biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah sesuai kebutuhan medisnya dengan standar layanan kamar kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah.
Transportasi dari tempat terjadinya kecelakaan kerja hingga ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya pun ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dengan batasan biaya, angkutan darat Rp1 juta, angkutan laut Rp1,5 juta, dan angkutan udara Rp2,5 juta.
"Penghasilan yang hilang akibat peserta menjalani pengobatan akibat JKK, diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan Santunan Sementara Tidak Masuk Bekerja (STMB) yang besarannya diatur oleh Undang-Undang," paparnya.
Untuk peristiwa kecelakaan kerja mengakibatkan cacat fungsi atau cacat anatomis, bahkan mengakibatkan cacat tetap total, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kecacatan sebesar 80 x 70% x upah yang dilaporkan 1 bulan.
Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau meninggal mendadak kurang dari 1 x 24 jam di tempat kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan sebesar 80 x 60% x upah yang dilaporkan 1 bulan.
Selanjutnya Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu sejumlah uang yang merupakan akumulasi dari seluruh iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang diberikan kepada peserta satu bulan setelah Ia dinyatakan berhenti bekerja dengan menunjukkan SK Pemberhentian atau Surat Pengalaman Kerja atau Surat keterangan kerja dan sejenisnya.
"BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk dapat memberikan hasil pengembangan yang jauh lebih kompetitif di atas bunga rata-rata deposito yang bisa diberikan oleh lembaga perbankan," tutup Robert.[ruhui]
loading...
TAG