Kajari Serahkan Pendapat Hukum kepada DPRD Murung Raya

Print Friendly and PDF
PURUK CAHU - Dalam penerangan hukum kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) masa jabatan 2019-2014, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mura, Robert P Sitinjak menyerahkan pendapat hukum (Legal Opinion) kepada DPRD yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Mura, Doni SP Msi dan Wakil Bupati Mura, Rejikinnor, Rabu (2/10/2019) lalu di gedung DPRD setempat.
Surat Kajari Mura tersebut bernomor: B-671/o.2.16/Gs/10/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 perihal status hak tanah yang bersumber dari APBN/APBD.
Rober P Sitinjak menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai penerangan bagi anggota DPRD Mura yang baru saja dilantik dan yang nantinya akan melaksanakan penyusunan anggaran APBD Mura di tahun 2020.
"Penerangan Hukum Kejaksaan ini juga dilaksanakan sebagai wujud percepatan tindak lanjut hasil dari kegiatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019 yang lalu di Palangka Raya," ucapnya kepada kabarkalteng.com, Kamis (3/10/2019).
Dibeberkannya, yang telah mengadakan Penandatangan Kesepahaman Perjanjian (MoU) antara seluruh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Kabupaten dan Kota dengan seluruh 14 Bupati dan Walikota se-Kalteng agar jajaran Pemerintah Daerah segera mendata ulang aset milik pemerintah, khususnya yang berupa aset tanah.
"Pemerintah daerah sering berperkara di Pengadilan dengan pihak ke-3 mengenai aset tanah. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempetakan kembali ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban yang benar kepada pemerintah," bebernya.
Oleh karna itu, lanjutnya, Kajari Mura mendorong dilakukan penertiban status aset tanah untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD, khususnya tanah milik pemerintah, dimana lokasi kegiatan tempat bangunan atau proyek pemerintah berdiri.
Sehingga, pemerintah perlu meneliti dahulu kejelasan status aset hak tanah serta bukti kepemilikan hak tanah, sebelum dilakukan pembangunan.
"Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Penyusunan Peta Zonasi Nilai Tanah (ZNT) untuk PBB sudah resmi menjadi kewenangan daerah dan diikuti dengan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) oleh BPN," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan target tahun 2020 sebanyak 18 ribu sertifikat tanah bagi 5 Kecamatan prioritas tinggi agar bersamaan menjadi prioritas politik penganggaran bagi seluruh Fraksi di DPRD dalam pembahasan menyusun skala prioritas APBD Mura tahun anggaran 2020 demi percepatan Murung Raya Emas 2030.
Robert juga menambahkan, sejak 1 Januari 2014 lalu pengelolaan PBB sudah diserahkan sepenuhnya dari Menteri Keuangan tahun 2013 menjadi wewenang penuh Bupati dan Walikota tahun 2014 sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Namun, sudah 6 tahun sejak tahun 2013 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah PBB Mura dari Menteri Keuangan melaluibKanwil DJP Kalselteng belum juga dimutakhirkan oleh Perda atau Perbup yang dinilai jauh tidak sesuai dengan kondisi harga tanah saat ini yang secara keekonomian naik 2 kali lipat harga sekitar 200% dari harga NJOP PBB tahun 2013.
"Nah hal demikian yang perlu kita antisipasi dan cegah kedepanya dengan melaksanakan penerangan hukum seperti ini," tandasnya.[ruhui]
loading...
TAG