Hadiri Pengukuhan Pengurus Perwakilan BWI, Ini Pesan Bupati Edy

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Pulang Pisau periode 2019-2022 telah dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pulang Pisau, Selasa (15/10/2019).
Sedikitnya ada sembilan orang Pengurus BWI Pulang Pisau yang dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua BWI Provinsi Kalimantan Tengah, H Khairil Anwar.
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo dan Kepala Kemenag Pulang Pisau, H Ardiansyah beserta beberapa stakeholder lingkup Pemkab Pulang Pisau dan jajaran Pegawai Kemenag Pulang Pisau.
H Khairil Anwar dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa tugas dan fungsi BWI yakni diantaranya melakukan pembinaan terhadap pengelola wakaf (nazhir) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan  harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
Selanjutnya, tugas BWI memberikan pertimbangan, persetujuan, atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Kemudian, memberikan pertimbangan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
"Juga penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)," katanya.
Menurut Khairil, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Pulang Pisau, H Edy Pratowo mengatakan, kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan untuk kali pertama keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden RI, sesuai dengan keputusan Peresiden NO. 75/M Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007.
"Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta tanggung jawab kepada masyarakat," katanya.
Selanjutnya begitu juga dengan kabupaten Pulang Pisau yang baru saja dikukuhkan ini semoga mampu menjaga amanah untuk mengelola wakaf  yang ada di Kabupaten Pulang Pisau agar bisa dinikmati oleh umat.
Bupati berharap kepada pengurus BWI agar secepatnya melakukan pemetaan dan validasi terhadap tanah wakaf, dan juga mendata tanah mana saja yang sudah bersertifikat dan yang belum.
“Kita harus saling bantu membantu, bahu membahu dalam mensukseskan program BWI ke depan," ujarnya.
Dirinya berpesan agar jangan sampai persoalan wakaf menjadi konflik, bukan hanya antar Masyarakat, kadang melibatkan aliran kelompok.
"Kalau sudah tanah wakaf ini dalam status aman, maka akan menjadi idol asset, selanjutnya peran BWI sangat penting untuk membangun ekonomi dan peradaban umat," tandasnya.
Selain itu, tambah orang nomor satu di Bumi Handep Hapakat ini, pihaknya juga berpesan agar pengurus BWI mengembangkan aset negara tersebut agat bisa bermanfaat bagi ummat, menjadi wakaf ekonomi produktif ummat.
Sementara itu, Kepala Kemenag Pulang Pisau, H Ardiansyah mengucapkan selamat kepada para pengurus BWI yang telah dilantik dan berharap agar para pengurus BWI amanah dan sebaik mungkin dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.[manan]
loading...
TAG