Gubernur Sugianto Serahkan Opini WTP BPK kepada Pemda

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) sekaligus penyerahan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dan peraih Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, Rabu (16/10/2019) digelar di Aula Bappeda Kalteng Kota.
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran mewakili Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Keuangan RI menyerahkan penghargaan kepada Pemda yang berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemda.
"Pada kesempatan ini tadi, saya sudah menerima sertifikat WTP dari kementerian keuangan untuk provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan sertifikat WTP kepada 13 Kabupaten dan Kota. Sertifikat WTP ini adalah atas keberhasilan daerah mengelola APBD dengan baik dengan penilaian wajar," katanya.
Dilanjutkan orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini, terdapat dua jenis penghargaan yang diberikan, pertama penghargaan kepada Pemda yang meraih opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 dan yang kedua penghargaan Pemda yang meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun berturut-turut.
"Hampir seluruh Pemda lingkup Kalteng termasuk Pemprov Kalteng berhasil meraih opini WTP atas LKPD tahun 2018, kecuali Pemda Kabupaten Seruyan," ungkapnya.
Sedangkan, lanjutnya, Pemda yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut diantaranya, Pemprov Kalteng, Pemda Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan  Kabupaten Sukamara.
Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Ratih Hapsari Kusumawardani  selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan mengatakan, bahwa Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu wujud dari upaya maksimal seluruh pemangku kepentingan dalam terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara dengan selalu memperhatikan ketentuan perundangan dan menjaga kehatihatian untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik.
"Di samping itu, perolehan opini WTP tersebut tentu tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki informasi yang berkualitas atau kecukupan pengungkapan, namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai di masing-masing institusi," katanya.
Atas kerja keras dan komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mengelola keuangannya secara akuntabel yang tergambarkan dalam capaian opini WTP, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah.
"Menteri Keuangan juga berharap agar opini WTP atas LKPD tahun 2018 terus dipertahankan disamping tetap meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Setiap tahun besaran APBD semakin bertambah," bebernya.
"Ini berarti kewajiban Pemda untuk mempertanggungjawabkannya semakin besar pula. Selain mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi masalah atas pelaksanaan anggaran di tahun 2019 untuk mempertahankan opini WTP kita harus memperhatikan apa yang menjadi catatan BPK tahun sebelumnya," imbuhnya.
Hal ini untuk memastikan terjadinya proses perbaikan secara terus menerus sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
Pihaknya berharap kepada Pemda yang belum mendapatkan opini WTP untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang kreatif untuk menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK, sehingga pada tahun 2019 seluruh Pemda lingkup Kalteng dapat memperoleh opini WTP.
"Dengan semakin banyaknya Pemda yang memperoleh capaian opini terbaik menunjukkan bahwa seluruh unsur pimpinan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya," pungkasnya.[kenedy/adv]
Pemda Peraih Opini WTP Laporan Keuangan TA 2018:
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kabupaten Barito Utara
3. Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Kabupaten Sukamara
6. Kabupaten Barito Selatan
7. Kabupaten Barito Timur
8. Kabupaten Gunung Mas
9. Kabupaten Kapuas
10. Kabupaten Katingan
11. Kabupaten Lamandau
12. Kabupaten Murung Raya
13. Kabupaten Pulang Pisau
14. Kota Palangka Raya
Pemda Peraih Opini WTP Laporan Keuangan 5 Tahun Berturut-turut:
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kabupaten Barito Utara
3. Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Kabupaten Sukamara
loading...
TAG