Dihentikan Sepihak, Awak Media Kecewa...!

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Sejumlah awak media yang bertugas di Kabupaten Pulang Pisah merasa kecewa. Pasalnya, undangan dengan Nomor 225/ BPBD-PP/ X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah dibuat Pos Komando penanganan siaga darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Jalan H Amur, Rey III, Kecamatan Kahayan Hilir, mendadak batal.
Padahal, undangan tersebut terlampir secara resmi untuk para awak media di Pulpis guna meliput pengumuman pemberhentian status siaga darurat Karhutla 2019 yang terjadwal tepat hari ini dihentikan. Sementara, di Posko dimaksud sudah dipenuhi rekan media.
Pembatalan giat terjadi sekira pukul 09.00 WIB (sesuai jadwal undangan).
M Yakin, salah satu awak media di Pulpis sangat menyayangkan, kalau hal tersebut sampai terjadi, karena Ia merasa telah meluangkan waktu, dan turun tepat waktu bersama rekan media lainnya dalam rangka mendengarkan pengumuman berakhirnya penetapan status siaga darurat bencana Karhutla Kabupaten Pulang Pisau.
"Padahal undangan ini resmi berdasarkan surat Bupati Pulpis H. Edy Pratowo Nomor 219 Tahun 2019, dalam keputusan tersebut status berakhir pada tanggal 9 Oktober 2019. Jadi, kita kumpul di Posko bersama teman wartawan lainnya untuk meliput kegiatan dimaksud, tapi sayang sepihak dibatalkan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu," tutur Yakin didampingi rekan media lainnya.
Menurut Yakin, dirinya mendapat undangan tersebut langsung buru-buru pagi itu menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menghadiri penetapan dimaksud. Namun, sekali lagi sangat disayangkan telah dibatalkan secara mendadak.
"Tentunya kita sangat kecewa, bahan liputan ini juga sangat kita tunggu untuk di publikasikan ke publik," tegasnya dengan nada kecewa.
Sementara, menanggapi tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Karhutla Salahudin, membenarkan adanya penundanaan terkait penetapan status siaga darurat bencana Karhutla Kabupaten Pulpis yang akan berakhir tanggal 9 Oktober 2019, tepat hari ini.
"Iya mas, rencananya esok saya dan IC melaporkan hasil evaluasi," ujarnya.
Selanjutnya, kata Salahudin, saat ini pihaknya tengah melaksanakan Rapat Posko terlebih dahulu untuk memberi masukan kepada Bupati Pulpis, apakah status tersebut di akhiri atau kembali dilaksanakan perpanjangan.
"Karena penetapannya itu adalah wewenang Bupati dengan Surat Keputusan (SK) dengan catatan yakni status Provinsi sampai dengan 30 Oktober 2010 setelah itu baru press release," tutupnya.
Sementara poinnya, kenapa undangan resmi disebarkan kalau masih belum matang rencananya press release?[manan]
loading...
TAG