Terkesan Menolak Konfirmasi Wartawan, Ini Kata Kepala BPPKAD

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Menanggapi persoalan terkait pemberitaan sebelumnnya, bahwa Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau terkesan alergi dengan wartawan saat dikonfirmasi tentang serapan anggaran realisasi fisik yang diketahui berada pada posisi 53,09 persen, dan realisasi keuangan pada posisi 44,85 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulang Pisau Toni Harisinta, Jumat (27/9/2019) mengatakan bahwa Pemkab Pulang Pisau setiap awal bulan melaksanakan Rapat Tim Evaluasi dan Realisasi Anggaran (TEPRA).
"Dalam forum itu, yang di ikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terlihat dengan jelas paparan Kepala Bappedalitbang, kenapa penyerapan anggaran itu rendah. Dan oleh kepala Bappedalitbang nantinya di jelaskan secara komprehensif, dengan di dukung data-data dan dokumen dari seluruh OPD," ujar Toni Harisinta menjelaskan kepada awak media di hadapan seluruh Kabid dan staf lainnya dilingkungan BPPKAD Pulpis.
Dijelaskan Toni, pada tanggal 3 Oktober 2019 di kantor Bappedalitbang nantinya akan terjadwal rapat TEPRA sekaligus dilaksanakan Rakordal Triwulan III diacara tersebut, dan akan dipaparkan secara jelas hal- hal berkaitan dengan penyerapan anggaran.
"Tugas BPPKAD melalui Bidang Perbendaharaan hanya sebatas menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan yang ditujukan ke Kas Daerah di Bank Kalteng/ BRI, dan SP2D bisa diterbitkan apabila ada pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari OPD," ujar Toni menjelaskan.

Jadi, lanjut Toni, BPPKAD tidak bisa berbuat lebih jauh sepanjang OPD - OPD tidak mengajukan SPP-SPM maka SP2D juga tidak terbit,
"Kenapa OPD terlambat mengajukan SPP dan SPM, dirapat Tepra akan kelihatan sebabnya dan dijelaskan oleh kepala Bappedalitbang dan nanti tentunya akan dijelaskan oleh masing-masing OPD atas keterlambatan tersebut," tegasnya menjelaskan panjang lebar.
Dirinya juga menyebutkan sejauh ini, BPPKAD juga tidak mengetahui secara intern persoalan masing-masing OPD kenapa tetlambat mengajukan SPP/SPM, dan perlu disampaikan, bahwa Kepala Bidang (Kabid) yang bertugas menerbitkan SP2 D adalah Kabid Perbendaharaan," ujarnya menegaskan.

"Untuk itu, keseluruh Kabid di BPPKAD jauh-jauh hari sudah saya perintahkan untuk wajib menjelaskan, apabila ada pihak yang ingin meminta penjelasan sesuai dengan Bidangnya masing-masing. Apalagi kalau wartawan yang ingin konfirmasi wajib dijawab sesuai tupoksi bidang masing-masing," pungkasnya.
Menurut Toni, sejauh ini pihaknya tidak pernah tertutup dengan wartawan. Apalagi, sudah kenal dengan teman wartawan di Pulang Pisau.
"Kejadian kemarin kita rasa hanya miskomunikasi aja, jadi saya mewakili seluruh staf di BPPKAD mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman wartawan kalau kejadiannya sedikit menyinggung teman wartawan saat hendak meliput," terangnya.
"Saat kejadian itu saya memang tidak ada lagi ditempat. Namun, kebetulan mobil dinas saya terparkir di halaman kantor. Saya waktu itu pas lagi keluar dengan menggunakan mobil lainnya," tutupnya menjelaskan.[manan]
loading...
TAG