Sugianto: Kondisi Karhutla di Kalteng Masuk Status Tanggap Darurat

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) rapat tentang tindak lanjut penetapan status tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2019.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur setempat, Kamis (19/9/2019).
Gubernur kembali menegaskan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, terlebih kondisi Karhutla di Kalteng sudah memasuki status tanggap darurat.
"Saya minta kepada seluruh Bupati, Wali Kota se Kalteng untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota, jangan sampai dengan status tanggap darurat, ada yang meninggalkan tempat. Kita harus berempati melayani masyarakat," tegas orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai.
Diketahui, Gubernur Kalteng telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 188.44/485/2019 tentang penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla di wilayah Kalteng tahun 2019.
Poin-poin dalam SK tersebut diantaranta, penetapan status keadaan darurat bencana Karhutla di wilayah Provinsi Kaltenf Tahun 2019 dari status siaga darurat menjadi status tanggap darurat.
Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak 17 hingga 30 September 2019.
Membentuk pos komando penanganan darurat bencana Karhutla di Kalteng, dengan struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.
Jangka waktu status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
Personil pos komando penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng atas nama Komandan penanganan darurat bencana Karhutla.
Selanjutnya, biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Gubernur ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalteng dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
Terakhir Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.[kenedy/adv]
loading...
TAG