Selamatkan Dana BPJS Rp1,9 M, Kejati Apresiasi Kejari Gunung Mas

Print Friendly and PDF
KUALA KURUN - Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi keberhasilan Kejaksan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) yang berhasil menarik dana BPJS dari tangan para penunggak iuran lintas sektoral sebesar Rp1,9 miliar lebih.
Kepala Kejari Gumas, Koswara mengatakan, langkah pengembalian dana BPJS ini dilakukan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) setelah melalui pendekatan mediasi penagihan antara BPJS cabang Palangka Raya dengan instansi pada Pemerintah Kabupaten setempat.
“Piagam penghargaan itu diberikan atas keberhasilan JPN melakukan mediasi penagihan dalam rapat forum kepatuhan lintas sektoral antara BPJS kesehatan cabang Palangka Raya dan instansi-intansi pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas," ujar Koswara, Kamis (5/9/2019).
Pemberian penghargaan sebagai juara pertama atas pemulihan piutang negara dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 2019.
Penghargaan itu langsung diberikan Kepala Kejati Kalimantan Tengah, Adi Sutanto, bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng, Ronal H Bakara.
“Penghargaan yang kami terima memacu kami untuk bisa bekerja lebih baik lagi dengan para klien kami, yakni instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang selama ini bekerja sama dengan Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas,” ungkapnya.
Selain itu, dijelaskan Koswara, penghargaan ini karena sistem tata kelola Kejari yang solid terlebih di tim bidang Datun yang berhasil menarik dana BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari intansi pemeritah kabupaten dan steakholder lainnya.
"Tim JPN Kejari Gunas berhasil melakukan mediasi penagihan sehingga BPJS mendapatkan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dari Penerima Bantuan Iuaran (PBI) sebesar Rp1.946.621.145," ujarnya.
Koswara menjelaskan, tugas jaksa bukan hanya melakukan penuntutan perkara di persidangan, namun jaksa juga berperan sebagai pengacara negara.
"Kami dapat memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum oleh Pemda besera jajarannya, termasuk BUMN dan BUMD," ujar orang nomor satu di Kejari Gumas ini.
Lebih lanjut Koswara berharap ke depan bantuan jasa hukum di bidang Perdata bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ada di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas.
"Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau,” pungkasnya.
Kejari Gumas saat ini sedang mempersiapkan diri menuju area zona integritas menuji WBK/WBBM. Karena dedikasi dan loyalitas terhadap intansi di Korps Adhiyaksa itu.
Apalagi sepekan ini pihaknya juga mendapat apresiasi oleh wakil rakyat DPRD Gunmas, Polie L Mihing karena menangkap Kepala Desa Bereng Jun, buronan terduga Korupsi Dana Desa sebesar Rp.700 juta.
Pengawalan Jaga Desa sendiri bagian program Jaga Negeri pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dibawah kordinasi Direktur B Yusuf. Terkait adanya dana desa dan alokasi dana desa yang berasal dari Pusat, tak ayal Kejaksaan sebagai penegak hukum ikut terlibat untuk mengawal peruntuan dana tersebut.[deni]
loading...
TAG