Sanksi Berat Pelaku Karhutla, Polisi Terapkan Undang-Undang Khusus

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Pelaku kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akan dikenakan sanksi lebih berat. Mereka akan dikenakan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
"Ancaman kurungan minimal tiga tahun maksimal 10 tahun atau denda tiga milyar atau 10 milyar," kata Kapolres Kapuas, AKBP Tejo Yuantoro, disela giat ungka kasus Karhuta, di Command Centre Polres Kapuas, Jumat (20/9/2019).
Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Kapuas AKP Sony Rizky Anugrah, perihal imbauan kepada masyarakat agar jangan membakar lahan karena bisa dikenakan hukuman yang berat.
"Ya, sejauh ini kami sudah menangani enam kasus karhutla, dimana ada enam pelaku sudah diamankan," kata Kasat Reskrim.
Dijelaskannya pula, payung hukum yang digunakan sekarang untuk pelaku karhutla ini, bukan Perda lagi. Kalau Perda itu, ancaman hukumannya dianggap sangat minim sekali.
"Sekarang sudah menggunakan lex specialis, undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, itu ada ancaman hukuman minimal dan ancaman hukuman maksimal dan ada denda minimal dan denda maksimal," tandas Sony.
Maka itu, lanjutnya, pihaknya pun tak bosan-bosannya mengimbau kepada masyarakat jangan sampai melakukan hal serupa yakni membakar hutan dan lahan.
"Seperti beberapa tersangka yang kami amankan, ada yang usianya sudah lanjut. Jangan sampai ini terjadi lagi, pada keluarga kita, teman-teman kita, saudara saudara kita," lontarnya.
Yang pasti, tegasnya, dengan adanya tindakan refresif, yang telah pihaknya lakukan, dikandung maksud, agar memberi pesan kepada calon-calon pelaku karhutla lainnya agar mengurungkan niatnya, jangan sampai melakukan.
"Ingat, efek yang ditimbulkan karena karhutla, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Bapak Kapolres Kapuas, banyak sekali. Mulai dari mengganggu aktivitas masyarakat mulai dari anak kecil hingga dewasa, mengganggu aktivitas perekonomian, mulai dari pesawat yang tidak bisa take off dan landing terlambat dan lain sebagainya, banyaklah faktornya," paparnya.
Semua tentu ingin bebas dari kabut asap dengan segala dampak yang ditimbulkannya.
"Maka itu, mari bersama menjaga lingkungan, jangan membakar lahan, karena ini semua untuk kita juga, agar wilayah tempat tinggal kita tidak sampai terjadi kabut asap yang merugikan bersama," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG