Revisi UU KPK, Angkatan Muda Muhammadiyah Kalteng Nyatakan Sikap

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik yang sedang terjadi yang dihadapi oleh KPK.
Pernyataan sikap ini disampaikan langsung ke perwakilan KPK bagian Pemberitaan dan Publikasi Humas Yuyuk Andriati dan Erlangga Kharisma saat berada di Hotel Neo, Kota Palangka Raya, Sabtu (14/9/2019) sore.
Ada tiga poin yang menjadi pernyataan sikap serta dukungan kepada KPK. Diantaranya, menolak revisi UU KPK, menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK dan AMM Kalteng Bersama KPK.
Tiga poin itu, menurut Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng, Priyono sebagai pernyataan sikap sekaligus dukungan AMM Kalteng kepada KPK. Karena sesuai cita-cita bersama bahwa selalu gaungkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami datang hari ini, menyatakan sikap bahwa kami menolak revisi UU KPK, menolak upaya pelemahan terhadap KPK dan kita juga menyatakan secara terbuka bahwa AMM Kalteng bersama KPK, ini bentuk dukungan kami," ucapnya.

Sementara, Anisa Meutia, kepala Departemen Kominmas PW Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) Kalteng mengatakan, NA sebagai organisasi perempuan muda Indonesia turut prihatin dengan gejala pelemahan terhadap KPK.
Menurutnya, hal ini terendus dari tidak transparannya Panitia Seleksi KPK terhadap calon komisioner, padahal seharusnya seleksi dilakukan dengan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengikuti.
Anisa melanjutkan, NA juga keberatan jika ada revisi UU KPK, karena hal ini dirasa belum saatnya. Harusnya saat ini pemerintah dan lembaga legislatif memperkuat KPK dengan memberikan dukungan agar pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, karena korupsi menjadi budaya laten yang tentunya tidak memberikan edukasi yang baik untuk generasi muda.
Sedangkan, menurut Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalteng, Kurniawan berharap independensi KPK tidak diganggu-gugat oleh siapapun dan pihak manapun. KPK harus bebas dari intervensi. KPK jangan sampai dijadikan lembaga Pemerintah Pusat.
Selain itu, jika pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN maka hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.
"Kami tegaskan, independensi KPK jangan sampai diganggu-gugat, KPK harus bebas dari intervensi dari siapapun dan dari pihak manapun," bebernya.
Sedangkan menurut Ketua Umum PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalteng, Ilham Syah Putra berharap dan terus melakukan upaya di internal organisasi dan wilayah tataran pelajar berharap literasi tentang UU KPK harus terang benderang agar masyarakat paham akan masalah besar yang tengah dihadapi oleh lembaga independen anti rasuah yaitu KPK.
Ia juga berharap gelombang pembelaan dan dukungan kepada KPK dari masyarakat dan para aktivis semakin besar.
Senada, Ketua Bidang Kominfo PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng, Yandi Novia mengatakan, bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah Kalteng akan terus mengawal dan mencari dukungan untuk KPK dari masyarakat Kalteng secara luas.
"Mari kita dukung KPK dengan hashtag #KamibersamaKPK dan #TolakRevisiUUKPK akan kami kawal," tandasnya.[kenedy/rilis]
loading...
TAG