Pemprov Kalteng Tandatangani Nota Kesepakatan dengan Kanwil BPN

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Nota kesepahaman alias MoU ditandatangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kantor Pertanahan se-Kalteng di Ballroom M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, Kamis (12/9/2019).
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri menyampaikan, diadakannya penandatanganan nota kesepakatan ini bertujuan berbenah dan memperbaiki pengelolaan barang milik daerah.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 dengan mengotipmalkan pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan yang baik," ucapnya.

Dilanjutkannya, penyelesaian masalah pertanahan, pelaksanaan legalisasi kepemilikan barang milik daerah dan pengembangan data pertanahan, survei, pengukuran, pemetaan tematik, pendaftaran tanah dan pemercepatan pensertifikatan tanah milik Pemprov Kalteng sangat diperlukannya keterlibatan pemangku kepentingan.
"Kegiatan ini juga sebagai bentuk penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dasar pelaksanaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria (Lembaran Negara 1960-104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.
Ditambahkannya, hasil yang diharapkan adalah pengelolaan keuangan dan  barang milik daerah yang baik, efektif dan efisien,guna terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 dan menuju Kalteng Berkah.
"Meningkatkan kerjasama dan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program percepatan strategis pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan didaerah," tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan KPK RI, Nana Mulyana selaku koordinator wilayah 7, Herdra Helmijaya selaku koordinator strategi nasional pencegahan korupsi, direktur pemanfaatan tanah pemerintah pada Direktorat Jenderal Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Drs Iskandar Syah, Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Walikota se-Kalteng, anggota Forkopimda Provinsi Kalteng, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalteng serta Kakanwil BPN Kalteng.[ruhui/adv]
loading...
TAG