Pemprov Kalteng Gelar Rakor Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang strategi peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang dan jasa yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur setempat, Senin (23/9/2019).
Staf Ahli Gubernur, Yuel Tanggara menyampaikan amanat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri bahwa teknologi informasi masih berkembang sangat pesat dan mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha, kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya.
"Situasi ini juga turut mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah, kini pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih didorong untuk memberikan value dengan tidak lagi mengejar barang dan jasa dengan harga termurah," ucapnya.
Di sisi lain, lanjutnya, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dan unit kerja yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tepat diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.
Ditambahkan, nantinya akan bekerja secara penuh waktu dalam sebuah unit kerja pengadaan barang dan jasa yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh.
Unit ini merupakan gabungan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya.
"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah merumuskan aturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang baru melalui peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pengganti dari peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang perubahannya," tandasnya.[kenedy/adv]
loading...
TAG