Legislator Ini Ingin Pembagian Mitra Kerja pada Komisi Seimbang

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Rapat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (5/9/2019) masih melakukan pembahasan Tata tertib (tatib) dan kode etik. Salah satu yang dibahas berkenaan dengan pembagian mitra kerja pada komisi-komisi yang ada di DPRD Kapuas.
"Kita harapkan pembahasan tatib tersebut dapat selesai dalam satu atau dua hari ke depan," kata Darwandie, anggota DPRD Kapuas, Kamis (5/9/2019) disela kegiatan rapat.
Menurut politisi PPP ini, urgensi tatib  ruhnya berpedoman pada dua aturan yakni pertama undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018.
"Tatib ini sudah diatur dalam dua peraturan tersebut," terangnya.
Sehingga, lanjut Darwandie, pihaknya hanya membuat semacam kesepakatan terkait dengan muatan lokal.
“Muatan lokal ini kita atur melalui kebijakan kebersamaan dalam rapat pembahasan tatib ini, Ya seperti diskresi pimpinan dan kemitraan mitra kerja komisi,” jelasnya.
Menurut Darwandie, mitra kerja komisi dalam pelaksanaan tugasnya tentu ada beban-beban kerja yang harus disamaratakan, jangan sampai tidak seimbang.
"Jangan sampai ada komisi karena melimpahnya kerja sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara komprehensif," bebernya lagi.
Dilanjutkannya, hal itulah yang akan digodok kembali yaitu terkait kesepakatan pembagian mitra kerja pada komisi dewan tersebut.[zulkifli]
loading...
TAG