Kejati segera Usut Dugaan Korupsi, Multiyears Barsel Masuk Babak Baru

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Pengusutan dugaan korupsi dalam proyek multiyears di Kabupaten Barito Selatan masuk babak baru. Kejasaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel dan DPRD tempat.
Kasus yang diusut tak lain tentang pelaksanaan tujuh paket proyek multiyears dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih Rp300 miliar.
Informasi mengenai diambil alihnya perkara terkait dugaan Tipikor pelaksanaan proyek multi years di Barsel ini didapat langsung dari Kejati Kalteng.
Kepala Kejati Kalteng, Adi Sutanto  melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pengkum), Rustianto, Senin (16/9/2019) kepada awak media mengungkapkan, sebelumnya penyelidikan perkara multiyears ditangani Kejari Buntok. Sekarang kasus ini ditarik Kejati Kalteng.
"Tapi prosesnya masih tingkat penyelidikan," tutur Rustianto.
Kapan mulai dilakukan penyelidikan  perkara tersebut oleh Kejati Kalteng, Rustianto mengaku belum tahu pasti waktu tepatnya.
"Ya sejak mulai diperiksa ini, saya juga belum lihat surat perintahnya," ucapnya.
Sebelumnya, perkara dugaan Tipikor dalam pelaksanaan proyek berskema pembiayaan tahun jamak periode tahun 2018-2020 yang menelan biaya APBD Barsel sebesar Rp300 miliar tersebut, sempat ditangani Kejari Barsel.
Dalam proses penyelidikan perkara itu, sedikitnya 25 orang yang terdiri dari pejabat di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemkab Barsel, beberapa pimpinan DPRD Barsel dan kontraktor pemenang tender proyek diperiksa penyidik Kejari, 22 Oktober 2018 lalu.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terungkap bahwa ditemukan adanya maladministrasi dalam perencanaan dan penganggaran ketujuh paket proyek tersebut.
Maladministrasi yang dimaksud, adalah tidak ditemukannya post anggaran untuk ketujuh paket proyek multi years itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Barsel 2018.
Namun pelelangan tetap dilakukan, meskipun hanya berdasarkan MoU antara legislatif dan eksekutif saja.[timredaksi]
loading...
TAG