Kasus Proyek Sumur Bor, Kejari: Siapa pun Terlibat segera Diperiksa

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur sumur bor. Pihaknya bahkan akan memeriksa mantan Kepala DLH Kalimantan Tengah (Kalteng), jika memang terlibat dalam proyek sumur bor dengan anggaran tahun Rp21 miliar.
"Siapapun yang terlibat dalam proyek ini, tentu akan panggil untuk memberikan keterangan," kata Kepala Seksi Intelejen, Mahdi, Senin (23/9/2019) kepada awak media.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada enam saksi yang diperiksa dalam penyidikan, di mana yang terbaru pihaknya memanggil empat orang dari Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, salah satunya Kepala Desa.
"Baru-baru ini kita periksa Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat yang mengerjakan sumur bor di desa tersebut. Jadi total yang diperiksa ada enam orang," bebernya.
Dilanjutkannya, pihaknya akan fokus menangani pengerjaan mulai tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan jumlah sumur bor yang sudah selidiki sekitar ribuan, jadi perkara ini harus benar-benar teliti dan tidak gegabah.
Diuraikannya, proyek sumur bor tersebut berada di wilayah Palangka Raya, Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kapuas.
"Untuk modusnya masih kita dalami, kemungkinan bisa fiktif, mark up atau lainnya," imbuhnya.
Menurutnya, proyek sumur bor ini sudah ada dugaan pidananya. Jadi tidak mungkin ada kesalahan, namun Ia menegaskan untuk penetapan tersangka masih sangat dini.
"Harus didalami benar-benar, karena untuk menetapkan tersangka minimal harus ada dua alat bukti," ungkapnya.
Ditambahkannya, kepada masyarakat tidak perlu khawatir, pasalnya Kejari Palangka Raya sangat serius menangani perkara ini. Saat ini pihaknya juga sudah mengamankan pompa air sebanyak 15 unit yang masih baru dan tidak pernah digunakan.
"Ada 15 unit pompa air yang kita amankan, serta beberapa bukti lainnya. Yang terpenting kasus ini kita tangani serius," tegasnya.[redaksi]
loading...
TAG