Tim Evaluator Lakukan Penilaian, DPMPTS Kapuas akan Usulkan Sarana Optimalkan Layanan

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Untuk menjadikan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, tepat, transparan, akurat, dan kepastian hukum, sejatinya harus didukung fasilitas sarana dan prasarana representatif.
Kepala Dinas Penamaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, Drs Septedy mengatakan, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluator Pelayanan Publik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait kinerja penyelenggaraan pelayanan publik DPMPTSP Kapuas, pihaknya melakukan evaluasi kedepan akan meningkatkan sarana prasara.
"Bahwa dari segi sarana dan prasarana masih kurang dan perlu banyak perbaikan lagi. Kami mengakui dari segi pelayanan kami sudah semaksimal mungkin tapi dari segi sarana dan prasarana masih ada kekurangan dikarenakan keterbatasan anggaran dan nantinya hasil penilaian ini akan kami jadikan dasar dalam usul penganggaran di tahun depan," kata Septedy.
Dirinya juga mengharapkan Tim Anggaran dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik pada DPMPTSP agar nantinya DPMPTSP dapat memenuhi standart pelayanan publik sesuai anjuran KemenPANRB.
Sebelummua tim evaluator dari LAN telah melakukan penilaian melalui observasi dan pemeriksaan langsung pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Kapuas.
Tim Evaluator melakukan pengecekan disetiap fasilitas pelayanan publik DPMPTSP Kapuas.
Indikator evaluasi yang dinilai pada DPMPTSP Kapuas di antaranya adalah kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik.
"Tanggapan dari tim evaluator dari segi penyelenggaraan DPMPTSP sudah baik namun ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan seperti toilet difabel, toilet terpisah, ruang pengaduan dan monitor informasi tentang perizinan" kata Septedy.
Dilanjutkannya, hasil penilaian tim evaluator langsung dibuat Berita Acara untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.[zulkifli]
loading...
TAG