Terancam Konsekuensi Hukum, Pemkab Kapuas Minta Pedagang tak Berjualan di Trotoar

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini gencar menggalakkan kebersihan dan melakukan penataan fasilitas umum. Salah satunya, menegaskan kembali ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki.
Ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ tahun 2009. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi ataupun tempat berjualan.
Kepala Dinas PUPRPKP, melalui Kabid Pertamanan Kebersihan Ahmad Isnaeini, ST, MT mengatakan, untuk mewujudkan kebersihan dan lingkungan yang tertata rapi dilakukan upaya dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di sepanjang trotoar yang ada.
"Pemanfaatan trotoar merupakan hak pejalan kaki," kata Isnaeini, Senin (5/7/2019), usai melaksanakan giat tersebut bersama stakeholder terkait.
Selain itu, lanjut dia, terus dilakukan penanaman pohon peneduh di tepi jalan pada beberapa kawasan agar pejalan kaki merasa nyaman dan teduh.
"Giat hari ini juga mensosialisasikan
Perda nomor  5 tahun 2011, Perda nomor  3 tahun 2019 dan instruksi Bupati Kapuas," terangnya.
Menurut Isnaeni, disampaikan juga bahwa ada konsekuensi dan sanksi apabila tidak mentaati aturan tersebut, termasuk membuang sampah sembarangan, atau tidak pada tempatnya.
Perlu digugah kesadaran warga dalam mengelola lingkungan. Peran serta masyarakat harus turut aktif dalam penanganan persampahan, sehingga pola hidup sehat dan lingkungan bersih secara berkelanjutan dapat berjalan.
"Kita harapkan dukungan semua elemen, apabila semua terpenuhi maka dengan sendirinya Adipura akan mudah diraih," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG