Sekda Kalteng Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2019 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (19/8/2019).
Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang  selaku pimpinan sidang membuka secara langsung kegiatan tersebut yang diikuti dengan laporan hasil rapat badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemprov dalam rangka membahas rancangan perubahan APBD Kalteng, tahun anggaran 2019.
Agenda pada sidang ini yakni penandatanganan berita acara persetujuan bersama, antara Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekda, Fahrizal Fitri SHut MP dengan pimpinan DPRD.
Atu Narang menyampaikan pidato pada penutupan masa persidangan II, sekaligus pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2019 dan dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubenur Kalteng yang diwakili oleh Sekda Kalteng atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama, dan pidato penutupan masa persidangan II, sekaligus pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2019.
"Sebagaimana telah kita saksikan bersama tadi, bahwa kita baru saja melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ucapnya.
Lebih lanjut, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD Kalteng terhadap rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui proses pembahasan yang konprehensif atas dasar adanya kajian, koreksi dan perbaikan dari para anggota dewan yang terhormat, mulai dari rapat konsultasi antara tim anggaran pemerintah daerah dengan panitia anggaran dewan, dan pendapat panitia anggaran dewan.
Juga pemandangan umum anggota dewan, laporan hasil rapat kerja komisi-komisi dewan dan terakhir adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan selanjutnya raperda tentang perubahan APBD TA 2019 ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.[kenedy/adv]
loading...
TAG