Satpol PP Pulpis Sosialisasikan Perda Ketertiban Umum

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Kegiatan berlangsung di Mess Pemkab Pulang Pisau, Selasa (20/8/2019).
Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda, para SOPD lingkup Pemkab Pulang Pisau, camat, lurah, kades, tokoh masyarakat, dan para undangan lainnya.
Membacakan sambutan Bupati Pulang Pisau, Asisten II Setda Pulang Pisau, Halidi mengatakan berkaitan dengan sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2018 tentang ketertiban umum ini, dalam menjaganya pertlu keterlibatan masyarakat, dengan itu dapat membantu para lurah dan kepala desa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing.
"Kita juga harapkan kepada pemangku kepentingan yang ada di desa atau kelurahan memberdayakan masyarakat dalam tugas penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum," ucap Halidi pada kesempatan itu.
Disisi lain, terkait Perda nomor 6 tahun 2018 itu pihaknya kembali meminta kepada Satpol PP Pulang Pisau agar melaksanakan giat patroli secara konsisten. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum diantaranya melalui pemantauan, dan evaluasi serta koordinasi dengan SOPD terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang belaku.
"Bagi masyarakat yang juga mengetahui pelanggaran ketertiban umum agar melaporkan ke petugas yang berwenang. Artinya baik pihak Satpol PP maupun masyarakat mampu meningkatkan deteksi dini, tindak cepat terhadap kegiatan yang mengakibatkan pelanggaran ketertiban umum," pungkasnya.
Sementara dikatakan Kepala Satpol PP Pulang Pisau, Hans Kenedison diantara jenis ketertiban yang diatur dalam Perda tersebut, yakni tertib tempat hiburan malam, tertib sosial, tertib jalan, tertib lingkungan dan fasilitas umum.
"Diantaranya itu telah dilaksanakan sosialisasi dan penegakan perda-nya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau secara sadar ikut menjaga ketertiban serta patuh dan taat pada aturan yang berlaku," katanya.
Ia mengakui penanganan permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh Satpol PP sendiri, tentunya perlu ada sinergi dengan para pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
Misal, ungkap Hans, dalam penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar  dan lain sebagainya itu perlu dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Dari itu perlunya dukungan bersama dalam mematuhi ketentuan dan aturan yang ada.
"Kami tentu akan lebih mengedepankan upaya preventif melalui pembinaan, meskipun ada sanksinya," ujar Hans.
Sejauh ini, tambah Hans, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan SOPD terkait agar masing-masing turut menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi berkelanjutan, sehingga gerakan ini juga bisa sinkron dengan pihak terkait lainnya.
"Semoga dengan kegiatan ini, dapat kita pahami bersama bahwa pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani Perda tentang ketertiban umum ini," tutupnya.[manan]
loading...
TAG