Proyek tak Sesuai, Empat Terdakwa Duduk di Kursi Pesakitan

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Empat terdakwa kasus tindak pidana korupsi peningkatan Jalan penghubung dari Sei Rahayu I - Sei Rahayu, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara (Barut), menjalani persidangan pertama.
Sidang ini dipimpin majelis hakim Agus Windana di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (6/8/2019).
Pada persidangan ini, terdakwa Muhamad Sidik selaku direktur PT Iya Mulik Bengkang Turan, Hart Natalis selaku Site Manager dan penerima kuasa dari direktur PT Iya Mulik Bengkang Turan.
Selanjutnya, Sayudi selaku pejabat pembuat komitmen, dan Manhu selaku direktur dari CV Palangka Widyajasa Konsultan duduk di kursi pesakitan untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
JPU Sustine Pridawati mengatakan, perbuatan para terdakwa ini telah mengakibatkan kerugian negara atas dugaan tipikor pekerjaan peningkatan jalan tersebut, dengan kerugian negara senilai Rp1.787.388.120.
"Itu kerugian negara sebagaimana perhitungan BPK RI Perwakilan Kalteng. Keempat terdakwa tersebut diancam pidana melanggar Pasal 2 dan 3 Ayat (1)  jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan," bebernya.
Sementara itu, Penasihat Hukum Muhammad Sidiq, Suriansyah Halim menuturkan, dakwaan jaksa prematur,  jika pengerjaan jalan tersebut masih dalam tahap pemeliharaan, maka salah jika itu dikatakan sebagai gagal konstruksi.
"Dalam undang-undang jasa konstruksi, sudah mengatur bahwa dalam sebuah pekerjaan konstruksi itu lebih diutamakan ganti ruginya. Langkah hukum baru bisa diambil setelah ditemukannya kerugian dan pihak kontraktor tidak bisa mempertanggungjwabkan kerugian tersebut," jelasnya.
Dijelaskannya lagi, pekerjaan ini masih dalam tahap pemeliharaan, tanpa UU kontruksipun kalau masih dalam masa pemeliharaan jika terjadi kerusakan akan dilakukan perbaikan. Tapi dalam kasus ini ada ditemukan kerusakan tanpa diberikan kesempatan bagi kontraktor untuk perbaikan.
"Jika pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Karena menurutnya tidak ada pelanggaran formil yang pihaknya temukan dari dakwaan jaksa terhadap kliennya," imbuhnya.
"Pelangaran formil belum ada, makanya kami tidak mengajukan eksepsi. Jadi kami langsung kepada pembuktian pokok perkara dan kami yakin bahwa terdakwa akan bebas," tegasnya.[kenedy]
loading...
TAG