Merasa Janggal, Kuasa Hukum Kasus Tipikor Ajukan Praperadilan

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Merasa ada kejanggalan dalam kasus Tipikor pada pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau, Kuasa Hukum tiga dari lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni HY MA, F, akan mengajukan praperadilan hari ini.
Itu disampaikan Mahdianur selaku Penasehat Hukum ketiga tersangka kepada wartawan media ini, Jumat (16/8/2019) malam.
"Pagi ini kita akan masukan gugatan untuk praperadilan karena telah menetapkan klien kami sebagai tersangka atas dugaan Tipikor pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut," ucap advokat yang memiliki sederetan titel itu.
Ditanya kejanggalan seperti apa yang dimaksud, Mahdianur sedikit mengungkapkan pada dasarnya proyek pembangunan pasar Handep Hapakat itu sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus sub bidang perdagangan tentang penugasan Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam rangka kegiatan pembangunan atau repalitasi sarana perdagangan yang didanai dengan dana tugas pembantu anggaran dan pendapatan belanja negara tahun 2016.
"Nah itulah dasarnya sehingga proyek itu ada, dan dilaksanakan lah proyek itu, hingga dinyatakan selesai," ujar Mahdianur
Namun, lanjut Mahdianur, baru-baru ini telah mendapatkan dokumen atau bukti surat yang isinya menyatakan kegiatan tersebut sudah dihibahkan oleh Dirjen perdagangan yang maksudnya Dirjen meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk minta dihibahkan.
"Nah, setelah itu dijawabnya oleh menteri bahwa sesuai surat Dirjen nomor 14/PDM sampai 2017  tanggal 26 Mei 2017, hal persetujuan hibah BMN dan tugas bantuan bersama ini disampaikan sebagai berikut, permohonan hibah milik negara berupa satu unit pasar dengan total nilai perolehan sebesar 4,8 miliar lebih," ungkapnya.
Lalu, lanjutnya, semua terkait proyek itu sudah dihibahkan dari Kementerian ke Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau sebagai pihak kedua dalam berita acara serah terima.
"Nah, yang menyerahkan ini langsung dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan ke Disperindagkop Pulpis. Jadi, semua ini dinyatakan selesai, karena apa, karena sudah hibah. Artinya tidak ada proses hukum lagi, dan secara logikanya apabila suatu proyek pemerintahan masih belum clear and clean tidak bisa dihibahkan. Jadi dengan adanya bukti hibah ini maka kalau kita balik pekerjaan atau proyek pemerintah ini tidak ada masalah, lalu kenapa masalah itu muncul ada, berarti kita duga kemarin waktu tahap penyidikan dokumen-dokumen ini tidak dianggap sebagai barang bukti," tutur Mahdianur yang didampingi rekannya Edi Rosandi, S.Sos, SH, MHum.
Ia juga menambahkan, sebagai tim penasehat hukum HY, MA, F, yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu, kami akan membuat laporan tertulis kepada kementerian, dan ini berdasarkan dokumen yang ada pada kami kalau hal ini memang dipermasalahkan, maka ini harus diminta pertanggungjawabannya dengan pihak lainnya (red).
Sementara sampai berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari Pemkab setempat terkait dugaan telah dihibahkannya proyek pembangunan pasar Handep Hapakat dari Kementerian Perdagangan ke Disperindagkop Pulang Pisau.[manan]
loading...
TAG