DPRD Pulpis Gelar Uji Publik Dua Raperda

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulang Pisau menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, di ruang Rapat Kantor DPRD setempat, Selasa (13/8/2019).
Selain membahas Raperda tersebut, pihaknya juga membahas Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwusataan Kabupaten Pulang Pisau.
Uji publik dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau, H Rahman Fadli dihadiri Asisten I Setda Pulang Pisau, Susilo I Tamin, para Camat, Damang, dan Mantir se-Kabupaten Pulang Pisau serta para insan pers dan tamu undangan lainnya.
Banyak pembahasan yang dipaparkan dalam uji publik dua Raperda tersebut, di antara poinnya yang disampaikan Lurah Kalawa, Enda Setiawan. Pihaknya mengusulkan agar situs Kapal Banama yang melegenda di Kelurahan Kalawa itu dapat dimasukan dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau.
"Kita tetap semangat untuk membuktikan bahwa legenda Kapal Banama itu benar adanya, dan ini nantinya juga akan saya gandeng pihak luar untuk membuktikan sejarah dan kebenarannya," ujar  Endra kepada wartawan media ini, Rabu  (14/8/2019) seperti usulan yang disampaikan pihaknya pada saat uji publik berlangsung.
Sementara dikatakan salah satu anggota DPRD Pulang Pisau, Diharyo, hasil Uji Publik dua Raperda ini banyak mendapatkan masukan dan saran dari semua unsur untuk memperkaya muatan dua buah Raperda dimaksud.
"Langkah selanjutnya kita mengakomodir atau memperbaiki Raperda sesuai saran masukan sehingga nantinya siap untuk dibahas di DPRD," ujarnya.
Sementara, dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan media ini, dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Perda sebagai payung hukum agar kewenangan dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai aturan dan dapat mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah untuk memfasilitasi bantuan hukum tersebut.[manan]
loading...
TAG