Divonis 16 Bulan, Ika Nyatakan Pikir-pikir

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Setelah beberapa kali mengikuti proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, akhirnya kasus yang menimpa Ika Rejeki, mantan Kabid Dinas Pendidikan Barito Selatan (Barsel) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun 2018 lalu menjalani persidangan dengan agenda putusan.
Di mana pada sidang ini ketua majelis hakim, Alfon memvonis terdakwa dengan hukuman 16 bulan serta membayar denda Rp50 juta subsidair satu bulan.
"Hal yang memberatkan terdakwa sebagai seorang ASN tidak memberikan contoh yang baik, sedangkan hal yang meringankan selalu kooperatof dalam menjalani persidangan," kata Alfon saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Senin (26/8/2019).
Menanggapi hasil putusan tersebut, dengan kompak kedua belah pihak, antara Penasihat Hukum (PH) terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir.
"Kami dan juga terdakwa memerlukan waktu untuk berunding tentang langkah apa yang tempuhi nanti. Walaupun, putusan ini lebih ringan dari tuntutan yakni 24 bulan," jelas PH terdakwa, Suriansyah Halim singkat.
Sementara itu, JPU, Bayu juga mengungkapkan hal serupa. "Pikir-pikir juga kami mas, sembari mempelajari putusan majelis hakim," singkatnya.
Sebelumnya, Ika mengaku menjalankan perintah Kepala Dinas saja, dimana ia mengambil uang yang lima persen atas proyek pembangunan tiga ruangan SDN 2 Terusan menggunakan anggaran DAK tahun 2018 tersebut atas perintah kadis.
"Saya juga tidak tau masalah lima persen itu untuk apa pak, karena atas perintah pak Kadis saja," katanya.
Ditambahkan, atas perintah itulah dirinya dengan terpaksa menerima uang Rp13,5 juta tersebut. Pada intinya ia tidak merasa melakukan pungutan terhadap proyek tersebut.
"Saat sosialisasi pembahasan lima persen pun saya tidak hadir, jadi apapun bentuk uang tersebut sebagai apa, saya tidak mengetahuinya," imbuhnya.
Memang, tambahnya, waktu itu dirinya menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu berdasarkan SK Bupati Barsel, dimana pada tahun 2018 mendapatkan dana DAK sebesar Rp5 Miliar yang mana dalam bentuk fisik Rp3 Miliar.
"Atas kewenangan yang saya jabat inilah, saya tetap merasa tidak melakukan pungutan ataupun pemotongan," tandasnya.[kenedy]
loading...
TAG