Urai Persoalan Buruh dengan Perusahaan, DPRD Kapuas Gelar RDP

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini sebagai langkah menyikapi persoalan antara pekerja dengan pihak manajemen perusahaan perkebunan PT Lefire Agro Lestari (LAK) yang beroperasi di Kapuas.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas, Algrin Gasan, dan dihadiri perwakilan pekerja dan SBSI, pihak manajemen perusahaan PT LAK, Disnaker serta perwakilan Pemkab setempat. Rapat digelar di ruang rapat gabungan komisi, gedung DPRD, Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Kamis (18/7/2019).
Algrin mengatakan, berdasarkan penjelasan pihak DPC, Korwil dan DPP SBSI, ada tiga tuntutan yang diajukan, yaitu terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) itu sudah disepakati dan dijalankan oleh perusahaan karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitu pun terkait dengan harga borong dan kekurangan upah  karyawan itu sudah disepakati sudah dibayarkan kepada karyawan.
"Tinggal terkait dengan tuntutan yang berkembang yang baru upah mogok kerja atau hak mogok," jelas Algrin.
Menurut wakil rakyat dari Partai Golkar ini, terkait upah mogok kerja ini pihaknya tidak bisa mengatakan ilegal atau legal, apakah itu harus dibayarkan atau sebaliknya.
Menurutnya, yang berhak memutuskan mogok kerja ini legal atau tidak, adalah suatu lembaga yang punya otoritas atau kewenangan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI.
"Salah satu rekomendasi kami terkait dengan mogok kerja ini kita rekomendasikan untuk diselesaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," jelas Algrin.
Menurut Algrin, jika sudah ada keputusan dari lembaga yang memiliki otorotitas dan kewenangan itu, maka semua pihak mesti patuh dan menghormatinya.
"Apapun hasilnya nanti semua pihak harus tunduk dan patuh baik itu perusahaan maupun karyawan harus patuh," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG