Serikat Buruh Kalteng Kritik Perusahaan tak Bayar Sesuai UMP

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Ratusan karyawan di sebuah perusahaan pengolahan kayu sengon yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau, diduga masih digaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pulang Pisau.
Diperkirakan gaji rata-rata para karyawan di perusahaan tersebut antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Sementara untuk UMK Kabupaten sendiri ditetapkan sebesar Rp2,7 juta lebih.
Kalau dugaan itu benar adanya, tentu sangat memprihatinkan bagi karyawan terkait kesejahteraannya. Bahkan, karyawan di perusahan tersebut dikabarkan belum jelas statusnya, apakah sebagai karyawan tetap atau sebagai karyawan kontrak, mengingat belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan.
Menyikapi dugaan tersebut, Ketua Serikat Buruh F-Hukatan Koordinator Daerah Kalimantan Tengah, M Junaedi Lumban Gaol mengatakan, pada dasarnya setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.
Karena, menurutnya setiap perusahan yang mempekerjakan 10 orang lebih berlaku undang-undang ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut tentang upah minimum harus dibayarkan oleh pengusaha. Jadi, bagi pengusaha yang membayar upah atau gaji lebih rendah dari gaji minimum itu ancamannya pidana.
"Itu mulai pasal 88, 89, dan 90 di undang-undang ketenagakerjaan tentang upah menimim bila dilanggar maka ancamannya pidana," ujar Junaedi saat dibincangi wartawan media ini, belum lama tadi.
Akan tetapi, lanjutnya, pengusaha atau perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dapat meminta penangguhan. Artinya, pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan. 
Meski demikian, tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.
"Untuk proses penangguhan ini pun itu tidak semudah yang kita dipikirkan, ada proses yang cukup lama. Saat ini kita pun masih belum tahu, apakah perusahaan ini sudah mendaftarkan karyawannya ke Disnaker kabupaten setempat atau belum. Kalau hal itu masih belum dilakukan pihak perusahaan, maka itu termasuk karyawan ilegal," terangnya.
Dengan ini, Junaedi juga berharap kepada dinas terkait agar bersikap tegas, memberikan teguran hingga sanksi berat kepada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK. Karena, Disnaker punya peran dalam menyidik perusahaan-perusahan yang dianggap tidak menerapkan aturan sesuai perundang-undangan keternagakerjaan.
"Kepada perusahan diharapkan kooperatif dalam melaporkan jumlah karyawannya yang saat ini bekerja," tutupnya.
Sementara diketahui saat ini jumlah karyawan yang bekerja di perusahan pengolahan kayu sengon itu sebanyak 300-an karyawan.
Dari pengakuan salah satu karyawan di perusahan pengolahan sengon yang namanya enggan disebutkan mengatakan, saat ini untuk gaji antara Rp40 ribu sampai Rp48 ribu per hari.
"Kalau yang Rp48 ribu per hari itu, setelah masa training tiga bulan. Sedangkan yang masih training itu hanya Rp40 ribu perharinya," ucapnya.
Saat dikonfirmasi wartawan media ini dan sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.
Sementara, salah satu staf di Disnaker Kabupaten Pulang Pisau yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, untuk saat ini perusahaan yang beroperasi pada pengolahan kayu sengon itu hingga akhir 2018 lalu menyampaikan laporan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 32 orang.
"Laporan itu disampaikan ke kita pada akhir 2018 lalu. Untuk saat ini masih belum ada lagi laporan ke kita," ucapnya saat dikonfirmasi wartawan media ini, Kamis (11/7/2019).
Ditanya terkait Upaya Minimum Kabupaten atau UMK Pulang Pisau, Ia menyebutkan bahwa untuk UMK Pulang Pisau itu sebesar Rp2,7 juta lebih.
"Jadi kalau ada perusahan yang membayar upah di bawah UMK Pulang Pisau, maka laporkan saja ke kita. Laporan itu nanti sebagai dasar kita untuk menindak perusahaan yang diduga membayar karyawannya di bawah UMK," terangnya sembari menutup pembicaraan.[manan]



loading...
TAG