Prioritaskan Infrastruktur Vital, SOPD Mitra Kerja Komisi III DPRD Rasionalisasi Anggaran

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), harus melakukan rasionalisasi anggaran, baik itu pergeseran program hingga pemangkasan anggaran. Ini dilakukan guna menekan angka defisit daerah sebesar Rp47 miliar.
Sekretaris Komisi III DPRD Kapuas, H Ahmad Zahidi mengatakan, melalui proses yang cukup alot, pihaknya dengan SOPD mitra kerja telah sepakat dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2019 ini.
"Pada Dinas Perhubungan terdapat pergeseran, dan tambahan juga dilakukan rasionalisasi, seperti pembelian speed boat yang digunakan untuk pelatihan yang sifatnya adalah penambahan PAD yaitu untuk tenaga ahli uji KIR, fokus kita di Dishub mengoperasikan terhadap alat uji KIR yang 7 unit itu," kata Zahidi.
Sementara untuk Dinas PUPRPKP pada bidang Cipta Karya dan Bina Marga dari hasil rapat itu terjadi pergeseran dan ada tambahan.
"Kita melakukan pemotongan yang disebut pemangkasan berdasarkan hasil kesepakatan yang dipangkas Rp4,7 miliar," imbuhnya.
Menurut wakil rakyat dari PAN ini, ada beberapa program vital yang sangat dibutuhkan dan harus diprioritaskan, sehingga tidak dilakukan pemangkasan.
"Kita tidak mau terganggu infrastruktur kita, salah satu contoh perbaikan tiga jembatan dalam kota, kita tidak mungkin kita pangkas," tandasnya.
Selanjutnya, kata Zahidi, hasil kesepakatan itu akan dibawa pada rapat badan anggaran dengan komisi gabungan, untuk dilakukan sinkronisasi dan kesepakatan akhir.[zulkifli]
loading...
TAG