Diskominfo Kalteng Paparkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Print Friendly and PDF
MUARA TEWEH - Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
"Kewajiban badan publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan cara sederhana," ucap Kepala Dinas Komunikasi, Informatik, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kalimantan Tengah (Kalteng), Ir Herson B Aden M.Si dalam sosialisasi pengelolaan informasi publik di Gedung Balai Antang, Kota Muara Teweh, Barito Utara, Jumat (26/7/2019).
Menurut Herson, pengecualian ini bersifat ketat dan terbatas, dan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
Lingkup badan publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, lanjutnya, meliputi lembaga yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum.
"Seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri," bebernya.
Ditambahkannya, melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.[kenedy/adv]
loading...
TAG