Dewan Kapuas Rekomendasikan Hak Mogok Diselesaikan ke PHI

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas merekomendasikan permasalahan Hak Mogok Kerja antara pekerja dengan perusahaan PT Lefire Agro Lestari (LAK) agar diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan mengungkapkan, salah satu tuntutan yang berkembang dari pekerja PT LAK adalah terkait hak mogok kerja.
"Kami tidak bisa mengatakan ini legal atau ilegal yang berhak  memutuskannya adalah lembaga yang punya otoritas atau kewenangan dalam hal ini PHI," ungkap Algrin Gasan, usai memimpin rapat dengar pendapat terkait tuntutan buruh, Kamis (18/7/2019).
Menurut politis partai Golkar ini, mogok kerja merupakan hak yang dimiliki setiap pekerja, akan tetapi mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dipertemukan pihak-pihak terkait baik itu dari perwakilan manajemen PT LAK, para pekerja, serikat buruh (SBSI) pihak Disnaker dan perwakilan Pemkab Kapuas.
Terungkap dalam RDP ini baik pihak manajemen maupun buruh bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing. SBSI dan pekerja menginginkan hak mogok kerja agar dibayarkan. Sementara manejemen PT LAK juga ngotot bahwa hak mogok kerja tersebut tidak sesuai ketentuan.
"Tentunya persoalan ini kita harapkan bisa cepat terselesaikan dengan baik," pungkas Algrin.[zulkifli]
loading...
TAG