Perkuat Peran Satpol PP, Pemprov Gelar Uji Publik

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Saran maupun kritik bersifat konstruktif kepada pemerintah, sejatinya sangat dibutuhkan. Ini penting untuk penyempurnaan sebuah konsep kebijakan. Ini tampak disadari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Karena itu, saat kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalteng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Aula Eka Hapakat, Selasa (11/6/2019), peserta diminta aktif memberikan saran maupun kritik membangun.
"Kami berharap peserta kegiatan ini dapat memberikan masukan dan saran atau kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan draf Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat," tutur Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Drs H Nurul Edy M.Si, Selasa (11/6/2019).
Menurut Edy, uji publik ini bertujuan untuk memperkuat peran serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebgaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Di mana pada pasal 225 ayat l Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Satpol PP juga melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur Program Pascasajana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada 21 Februari 2018 lalu tentang Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
"Perjanjian kerja sama ini bertujun untuk menyiapkan dasar/pedoman dan panduan bagi Satpol PP dalam menegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kalimantan Tengah," paparnya.
Tampak hadir dalam kegiatan uji publik ini Kepala Dinas Satpol PP, Perwakilan OPD instansi vertikal Kalteng, perwakilan Korem dan Polda, perwakilan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, serta perwakilan Satpol PP se-Kabupaten/Kota.[deni/adv]
loading...
TAG