PDAM dan Kejari Kapuas Sepakat Teken MoU, Ini Tujuannya...!

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas telah mendapat pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas. Pendampingan ini dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.
Direktur PDAM Kapuas, Agus Cahyo ST mengatakan, nota kesepahaman itu telah ditandatangi bersama pihaknya dengan Kajari Kapuas.
"Kemarin Rabu, 26 Juni sudah dilakukan penandatanganan bersama MoU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara," kata Agus, Kamis (27/6/2019).
Dengan MoU ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja PDAM. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jelas PDAM akan menekan seminimal mungkin masalah yang bersentuhan dengan hukum.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, Komaidi SH mengatakan, kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara ini dilakukan berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
"Dalam undang-undang tersebut kami diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum baik di depan pengadilan dan di luar pengadilan," jelas Komaidi.
Sebagai instrumen penegakan hukum, lanjutnya, kejaksaan menerapkan tugas dan fungsi dalam bidang hukum perdata dan TUN.
Mewakili Asisten II Setda Kapuas, H Masrani menyambut baik adanya MoU antara PDAM dengan pihak Kajari Kapuas.
"Atas nama pemerintah daerah,  diharapkan agar pihak PDAM bisa lebih meningkatkan pelayanan yang berbasis bisnis dengan rambu-rambu payung hukum yang berlaku," pungkas Masrani.[zulkifli]
loading...
TAG