Hadir Rapat Paripurna, Wagub Ismail Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, resmi disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD) Kalteng.

Penyampaian ini dilakukan Wagub Ismail dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa persidangan II Tahun Sidang 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/6/2019).

"Saya selaku pimpinan pemerintah daerah diagendakan untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2018," tutur Ismail, saat membacakan pidato pengantar Gubernur Kalteng.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"APBD Kalteng Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017, terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp4,68 Triliun lebih dengan realisasi pendapatan berjumlah Rp4,41 Triliun lebih atau 106,07 persen dari target sebesar Rp4,68 Triliun lebih. Kemudian anggaran belanja sebesar Rp4,54 Triliun lebih atau 91,36 persen dari target sebesar Rp4,97 Triliun lebih," tutupnya.[deni/adv]

loading...
TAG