Antisipasi Karhutla, Pemprov Gelar Rakor Satgas

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Langkah strategis penyusunan rencana operasi penanganan keadaan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), sejatinya harus bentuk. Langkah ini tentunya juga perlu disepakati bersama.
Ini sangat ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan penyusunan rencana operasi penanganan keadaan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019, Selasa (11/6/2019). Di forum ini Ia menyampaikan beberapa hal strategis yang perlu disepakati.
"Melalui Rakor ini, hal-hal strategis perlu disepakati bersama, antara lain struktur satuan tugas pos komando, sehingga komando dari provinsi ke kabupaten/kota bisa berjalan dengan efektif dan efisien," tuturnya.
Secara legal formal, yang menjadi acuan saat ini adalah peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana atau lebih dikenal dengan SKPDB.
"Tetapi kemudian dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB dengan BPBD se-Indonesia pada tanggal 1 sampai 4 Februari 2019, bahwa sesuai dengan evaluasi penanganan darurat yang dilakukan, struktur SKPDB akan dilakukan perbaikan dengan rancangan Gubernur menjadi Komandan Satgas, Bupati/Walikota menjadi Komandan Subsatgas, yang didukung dengan Komandan Sektor," bebernya.
Menurutnya, aktivasi sektor atau pos lapangan oleh setiap Sub Satgas Kabupaten/Kota yang prioritas perhatian provinsi dalam aktivasi sektor atau pos lapangan, yaitu pada wilayah-wilayah bergambut, mulai dari Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan,  Kotawaringin Barat, Sukamara dan Kota Palangka Raya.
"Kecepatan penanganan kejadian kebakaran, atau sebaik mungkin pencegahan kejadian kebakaran, akan bisa terwujud jika sektor atau pos lapangan sedekat mungkin dengan lokasi rawan atau bahaya kebakaran hutan dan lahan," paparnya.
Fahrizal menjelaskan, ketersediaan personel dan dukungan anggaran Satgas Pos Komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Struktur satgas akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan personel dan penganggaran yang memadai.
Oleh karena itu, perlu dibahas bersama apa yang sudah ada disiapkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi tersedia apa, pusat bisa dukung apa dan peluang pihak/lembaga usaha apa yang bisa mendukung.
"Kita menyadari bersama bahwa anggaran akan selalu tidak cukup atau kurang, sehingga perlu perencanaan yang baik agar penggunaannya bisa efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Kalteng Bebas Kabut Asap 2019," tuturnya.
Operasional posko penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota, konsekuensi dari pembentukan posko yaitu pelaksanaan operasi penanganan darurat, di mana ada dua hal pokok yang ditekankan.
"Dua hal pokok itu, yaitu rapat perencanaan posko dan pelaporan posko, posko harus melaksanakan minimal dua hal tersebut sesuai dengan periode operasi yang ditentukan oleh satgas," pungkasnya.[kenedy/adv]
loading...
TAG