Terbukti Curang, Disperindagkop Kapuas Ancam Cabut Izin Pangkalan Elpiji

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kapuas memberikan peringatan bagi pangkalan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji yang terbukti curang. Pemilik pangkalan terbukti nakal diancam dicabut izin usaha pangkalan elpiji bersubsidi.
Ini menyikapi laporan dan keluhan sejumlah pihak terkait maslah kemahalan dan penyaluran elpiji bersubsidi bagi masyarakat pra sejahtra.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kapuas, H. Suparman menegaskan, pihaknya akan menelusuri terkait indikasi pelanggaran distribusi tabung elpiji subsidi.
"Padahal kita sering kali memanggil pengusaha dan agen elpiji di Kapuas,  mereka semua menyatakan menyalurkan elpiji 3 kilogram sesuai dengan ketentuan," kata Suparman, Selasa (13/5/2019) di ruang kerjanya.
Dilanjutkannya, kalaupun nanti didapati di lapangan adanya  penimbunan  dan semacamnya oleh pihak pangkalan maupun agen, Disperindagkop akan tindak tegas, sampai pada pencabutan izin.
"Pabila terjadi pelanggaran maka akan kita tindak tegas dengan mencabut perijinaannya," tandas Suparman.
Untuk diketahui penggunaan gas elpiji 3 kilogram diatur Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga elpiji tabung 3 kg.
Serta Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 yang jelas mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, dan nelayan kecil.
Penerapan aturan penggunaan LPG 3kg atau yang lebih dikenal dengan gas melon tersebut membutuhkan komitmen bersama yang didukung kesadaran bahwa elpiji 3 kg merupakan barang bersubsidi sehingga masyarakat yang mampu tidak perlu membeli dan sadar akan peruntukannya agar tidak membuat negara merugi akibat membengkaknya subsidi.[zulkifli]
loading...
TAG